Pemerintah Tidak Akan Tunduk kepada Freeport

Bagikan Bagikan


SAPA (JAKARTA) – Setelah cukup lama tidak menjadi issu hangat, masalah divestasi saham 51 persen PT Freeport Indonesia (PTFI) dan keharusan membangun smelter atau pabrik pemurnian konsentrat dalam seminggu terakhir ini kembali ‘memanas.’

Wacana divestasi saham Freeport kembali ‘memanas’ setelah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan bersikukuh meminta PTFI melaksanakan kewajiban divestasi saham 51 persen. Artinya, jika divestasi saham tidak dipenuhi oleh Freeport maka secara otomatis tambang yang dikelola menjadi milik Indonesia.

Luhut menegaskan, Pemerintah Pusat tidak akan tunduk kepada pihak manapun, termasuk Freeport, terkait pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Kendati demikian, pemerintah tetap menghormati kontrak yang sudah ada, yakni Kontrak Karya (KK) yang berakhir 2021.

Dengan demikian, kata Luhut, tambang milik perusahaan AS itu di Papua akan menjadi milik Indonesia begitu kontrak selesai. Hal tersebut sebagaimana terjadi dalam alih kelola Blok Mahakam, Kalimantan Timur, di mana pengelolaannya dikembalikan kepada pemerintah setelah kontrak berakhir.

"Sikap kami kan sudah pasti. Berkali-kali tidak akan pernah mundur. Analoginya kalau kontrak ini dibiarkan juga 2021 selesai. Masak kita harus nurut mereka, ya tidaklah. Tapi kami menghormati setiap kontrak yang ada. Seperti Mahakam saja.  Total itu, begitu selesai dia ingin kembali masuk lagi, silahkan, 39 persen," tegas Luhut, Senin (21/8) lalu.


Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan sikap pemerintah yang menginginkan agar PT Freeport Indonesia melakukan divestasi 51 persen saham dan membangun fasilitas pemurnian dan pengolahan (smelter) di Indonesia dalam kurun waktu lima tahun.

“Divestasi saham 51 persen adalah syarat yang harus dipenuhi jika Freeport ingin memperpanjang kontrak karya di Indonesia,” kata Luhut.

Luhut mengatakan meski perundingan terus berjalan, ia meyakini dua poin dalam kesepakatan tersebut akan disepakati oleh pemerintah dan PTFI. Dua poin selain divestasi saham dan pembangunan smelter yakni perpanjangan kontrak dan stabilitas investasi. "Ini kan masih jalan (perundingan),  tidak mungkin tidak disepakati. Divestasi 51 persen dan smelter itu harga mati," katanya.

Sementara itu, anggota Komisi VII Bidang Energi, Riset dan Reknologi serta Lingkungan Hidup DPR Ahmad M Ali meminta pememerintah harus mengkonkretkan divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI).

"Saya setuju dengan langkah pemerintah melakukan divestasi 51 persen Freport Indonesia. Namun perlu ada langkah konkret pemerintah," ungkap Ahmad M Ali dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (24/8).

Politisi Partai Nasdem ini meminta pemerintah segera mengkongkretkan proposal kerja divestasi saham 51 persen Freeport dengan menunjuk nama BUMN, pola pembayaran, partisipasi dan instrumen hukum yang diperlukan. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan kepastian bahwa divestasi investasi asing di Indonesia benar-benar untuk tujuan nasionalisme ekonomi dan kemakmuran rakyat.

"Divestasi saham Freeport 51 persen jangan hanya sekedar wacana untuk menarik saham. Tetapi pemerintah perlu menunjuk Badan Usaha Negara yang kongkret beserta instrumen hukum yang diperlukan untuk memastikan, divestasi saham untuk nasionalisme ekonomi dan kesejahteraan rakyat tidak hanya sekedar berganti nama," kata Ahmad.

Menurut Ahmad, proses negosiasi dan divestasi saham Freeport 51 persen harus memiliki instrumen hukum yang bersifat Lex specialist selain yang diwajibkan dalam UU No 4 tahun 2009 tentang Mineral Batubara dengan menunjuk Badan Usaha Negara tertentu untuk menjamin kepemilikan saham tersebut jatuh ke tangan negara.

Ahmad mengatakan, pemerintah harus belajar dari kegagalan proses divestasi saham Newmont yang pada akhirnya jatuh ke tangan swasta dan kembali listing di bursa saham. Dia mengatakan, harus diterangkan kategori partisipan divestasi yang dimaksud pemerintah itu seperti apa.

Sebelumnya diberitakan (Salam Papua, Kamis 24/8), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Iqnatius Jonan menegaskan PT Freeport Indonesia jika ingin mendapatkan perpanjangan kontrak, salah satu syaratnya harus divestasi. Jika Freeport menolak divestasi maka dipastikan kontrak tidak diperpanjang.

"Kalau nanti kita terima, ya itu salah satu syaratnya harus divestasi. Kalau gak, ya ngak kita terima," kata Jonan di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (23/8).

Jonan mengungkapkan, pada akhir bulan ini Freeport dan pemerintah akan melanjutkan pembicaraan mengenai finalisasi negoisasi perpanjangan kontrak.

Terkait bantahan Juru Bicara Freeport Indonesia Riza Pratama bahwa divestasi belum ada kesepakatan, Jonan mengatakan dirinya langsung bicara dengan CEO Freeport-Mcmoran Inc. Richard Adkerson.

"Kalau saya ketemunya Richard Adkerson ya, kalau yang lebih junior dari itu (Riza Pratama-Red) kayaknya ngak perlu ya. Tulis itu, tulis," tegas Jonan. (Red/Ant)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment