Pemkab Asmat Genjot Retribusi Kendaraan Elektrik

Bagikan Bagikan


SAPA (ASMAT) – Pemerintah Kabupaten Asmat terus menggenjot retribusi dari kendaraan roda dua elektrik atau yang dikenal motor listrik. Penarikan retribusi dengan memberikan penomoran (plat nomor) pada setiap motor listrik.

Sebelumnya, pemerintah setempat menempelkan stiker pada motor listrik yang telah membayar retribusi setiap tahun. Namun cara tersebut dinilai tidak efektif, sehingga diterapkan pemasangan plat nomor untuk penomoran setiap kendaraan elektrik yang telah membayar retribusi.

Penggunaan plat nomor pada motor elektrik sempat menjadi perdebatan publik di Agats, sebab alat transportasi ini termasuk jenis kendaraan ringan kategori sepeda. Penggunaan kendaraan jenis ini tak diatur dalam UU Lalu Lintas. Pemiliknya tidak perlu mengantongi STNK, membayar pajak maupun memiliki SIM.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Asmat, Frans Sinurat menjelaskan, penggunaan plat nomor pada motor listrik sebagai pengganti stiker retribusi.

“Perlu dipahami bahwa kendaraan itu bukan klasifikasi kendaraan bermotor. Jangan karena pakai plat, lalu dikatakan melanggar UU Lalu Lintas. Penomoran itu dimaksudkan agar kita punya data yang pasti,” terang Frans.

Pemerintah setempat belum mengetahui jumlah pasti motor elektrik di Agats. Namun diklaim angkanya di atas 2000-an. “Merubah dari stiker menjadi plat untuk meminimalisir kecurangan. Karena kesadaran masyarakat untuk membangun kabupaten dengan sumbangan melalui retribusi masih kurang,” ujarnya.

Katanya, besaran retribusi yang ditarik dari kendaraan jenis ini berbeda. Untuk ukuran besar dikenakan Rp300 ribu/tahun, sementara ukuran kecil Rp150 ribu/tahun. Penggunaan plat nomor pun baru sebulan diberlakukan.

“Retribusinya juga kecil, pemerintah mungkin hanya dapat Rp30 juta/tahun. Untuk itu kami genjot melalui penomoran kendaraan elektrik. Bukan keluarkan plat nomor sebagaimana diatur dalam UU Lalu Lintas,” tuturnya.

Ia menambahkan, dalam satu instansi saja, minimal ada 50 motor elektrik yang digunakan staf maupun honorer. Di Asmat ada 25 satuan kerja perangkat daerah (SKPD), sehingga kalau dihitung jumlahnya bisa 1000 unit. Belum lagi yang dimiliki masyarakat umum.

“Baru didata bulan ini saja sudah 800 unit, sekitar 400 yang sudah memakai plat retribusi. Jadi kami minta Dinas Perhubungan untuk gencar melakukan sweeping guna penarikan retribusi daerah,” pungkasnya.


Sekedar diketahui, salah satu alat transportasi darat yang berkembang di Kota Papan, julukan Kabupaten Asmat adalah motor listrik. Kendaraan jenis ini tidak menggunakan mesin seperti sepeda motor umumnya. Pun tidak memakai bahan bakar minyak, bensin. Namun kendaraan ini mengandalkan aki yang memberikan tenaga penggerak. Jika tenaga motor melemah, maka akinya di-chas lagi. (Nuel).
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment