Pemkab Diminta Selesaikan Masalah Tanah Pasar Sentral

Bagikan Bagikan

SAPA (TIMIKA) - Politikus partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Yohanis Wantik, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) untuk segera menyelesaikan masalah tanah di Pasar Sentral, Jalan Hasanuddin. Sebab hingga kini belum ada ganti rugi terhadap pemilik tanah yang menjadi lokasi Pasar Sentral.

"Seharusnya tahun 2012 lalu dibayar, tetapi mana? Sampai sekarang belum dibayar. Ini harus diselesaikan, karena pemerintah telah manfaatkan hak orang. Pemiliknya belum serahkan, tapi pemkab sudah garap. Jadi pemerintah harus segera membayar kepada pemilik yang ada di Pasar Sentral,” kata Yohanis Wantik, saat ditemui wartawan di Gedung DPRD Mimika, Jalan Cenderawasih, Kamis (3/8).

Ia menjelaskan, pembayaran hak atas tanah harus segera diselesaikan. Itu dimaksudkan agar apa yang menjadi program terhadap pembangunan didalam dan diatas tanah Pasar Sentral, dapat berjalan dengan baik. Menurutnya, apabila status tanah sudah jelas, pastinya untuk kedepan tak akan lagi ada masalah, sehingga pembangunan dapat diatur dengan baik.

"Apabila status tanah jelas, maka fasilitas-fasilitas yang akan dibuat oleh pemkab, seperti program dari dinas perhubungan untuk membangun terminal, itu bisa cepat berjalan. Tetapi apabila status tanah belum jelas lalu mau membangun yang macam-macam, buat apa? Itu sama saja mencari masalah, dan tidak malu kah tanah belum dibayar tetapi sudah dibangun-bangun," jelasnya.

Ia menyarankan agar Bagian Pertanahan pada Sekretaris Daerah (Setda) Mimika dapat mengingatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk segera menyelesaikan masalah ini. Karena pemerintah tidak ada alasan untuk tidak membayar ganti rugi kepada pemilik tanah Pasar Sentral. Selain itu Bagian Pertanahan juga diminta aktif terkait masalah ini, karena ini menyangkut hak masyarakat.

"Kabag (Kepala Bagian) Pertanahan perlu selalu berkomunikasi kepada SKPD terkait, sehingga mereka merasa terbebani. Karena tidak ada alasan untuk tidak diselesaikan. Di daerah lain anggaran Bagian Pertanahan itu kecil, sedangkan di Timika ini besar, hampir sama dengan Dinas PU (Pekerjaan Umum). Maka tidak ada alasan, itu harus diselesaikan,” katanya.

Menurutnya, lebih baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017 untuk membayar hutang-hutang Pemkab Mimika, seperti salah satunya penyelesaian masalah tanah. Dari pada di buat program yang tidak jelas dan tidak menghasilkan apa-apa, itu sama saja menghabiskan anggaran.


"Selesaikan hutang terutama masalah tanah. Tahun depan tidak boleh lagi ada masalah tanah, gunakan APBD 2017 itu untuk membayar. Maka secepatnya identifikasi dan selesaikan. Segera koordinasikan, jangan hanya duduk diam dikantor, turun ke lapangan dan selesaikan tanggungan-tanggungan hak masyarakat,” tuturnya. (Ricky Lodar)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment