Pemkab Upayakan KBM Sekolah Pedalaman Kembali Normal

Bagikan Bagikan



SAPA (TIMIKA) - Asisten IV Setkab Mimika, yang membidangi pendidikan,
Alfred Dou mengatakan Pemkab Mimika, Provinsi Papua, akan mengupayakan agar aktifitas kegiatan belajar-mengajar (KBM) di sekolah-sekolah di pedalaman kembali normal.

"Pemkab akan upayakan itu dalam waktu dekat. Namun hal itu tergantung dari Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (Dispendasbud) Mimika," kata Alfred di Timika, Senin (31/7).

Menurut Alfred mogok mengajar oleh ratusan guru honor yang menyebabkan kegiatan belajar tidak berjalan Khususnya di sekolah yang ada di pedalaman dan pesisir erat kaitannya dengan masalah insentif guru honor yang hingga kini belum terbayarkan.

"Jika masalah insentif belum tuntas maka mogok mengajar ini tetap berjalan sehingga persoalan ini memang sangat bergantung dengan pejabat penggunaan anggaran," tutur Alfred.

Ratusan guru honor di Kabupaten Mimika, memutuskan untuk mogok mengajar selama satu semester dan akan kembali ke tempat tugas masing-masing jika insentif mereka dibayarkan oleh Dispendasbud Mimika.

Aksi mogok mengajar ratusan guru honor ini merupakan aksi protes atas belum dibayarkannya insentif sebanyak kurang lebih 600 guru honor tingkat dasar (TK, SD dan SMP) di Mimika selama satu semester yang telah berlalu, sejak Januari-Juni.

Aksi demo damai hingga penyegelan pintu kantor Dispendasbud telah dilakukan para guru honor untuk mendesak Dispendasbud Mimika agar segera membayar insentif mereka bahkan dilakukan beberapa kali namun tidak ada hasil.

Kepala Dispendasbud Mimika, Jenny O Usmanny tetap bersih keras untuk tidak membayar insentif mereka dengan alasan tidak diakomodir dalam Dokumen Penggunaan Anggaran Dispendasbud 2017.

Alasan tersebut menurut para guru honor tidak masuk akal mengingat APBD induk Mimika 2017 ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati dan merujuk pada APBD tahun sebelumnya.

Aksi mogok mengajar tersebut menurut Ketua Solidaritas Guru Kabupaten Mimika, dapat dipastikan jika proses belajar mengajar di hampir sebagian besar SD dan SMP yang ada di wilayah pinggiran kota, pesisir pantai dan pegunungan tidak dapat berlangsung.

Hal tersebut dikarenakan, guru-guru yang bertugas di sekolah-sekolah tersebut adalah para guru honor bahkan di beberapa sekolah di pesisir sama sekali tidak ada guru PNS. (Ant)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment