Pemprov Minta Pengelola Aset Daerah Profesional

Bagikan Bagikan



SAPA (JAYAPURA) - Pemerintah Provinsi Papua meminta para pengelola aset daerah untuk bisa profesional bekerja sehingga dapat mendukung terwujudnya birokrasi pemerintah daerah yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Elia Loupatty, di Jayapura, Selasa (1/8), mengatakan pengelolaan aset daerah menjadi perhatian pihaknya mengingat pengelolaan aset yang baik merupakan "entri point" dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Pengelolaan aset atau barang milik daerah pada prakteknya melibatkan banyak pihak sebagai pemangku kepentingan sehingga masing-masing dipandang perlu untuk memahami proses pengelolaan yang transparan dan akuntabel," katanya.

Elia menjelaskan pengelolaan aset daerah yang lebih profesional dan modern dengan mengedepankan "good governance" diharapkan dapat mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah.

"Untuk itu dibutuhkan sumber daya manusia aparatur yang profesional, berkualitas, kompoten dan memiliki integritas tinggi dalam melaksanakan tugas serta fungsinya," ujarnya.

Dia menuturkan sumber daya manusia aparatur di lingkungan Pemprov Papua diharapkan dapat memiliki kualitas sehingga dapat berkompetensi guna mendukung terciptanya birokrasi yang kuat serta bersih menuju Papua bangkit, mandiri dan sejahtera.

"Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah dan ditindaklanjuti dengan Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah, maka ada perubahan siginifikan terhadap alur prosesnya," katanya lagi.

Dia menambahkan jika masih saja terjadi permasalahan dalam pengelolaan aset, hal tersebut dikarenakan dalam perencanaan dan penganggaran sering dianggarkan sesuatu yang tidak dibutuhkan sehingga rawan terjadi korupsi. (Ant)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment