Pemprov Papua Dorong Pemberantasan Tambang Tanpa Izin

Bagikan Bagikan



SAPA (JAYAPURA) - Pemerintah Provinsi Papua mendorong pemberantasan pertambangan tanpa izin yang masih berlangsung di beberapa wilayah terutama di Kabupaten Nabire.

Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Elia Loupatty,di Jayapura, Rabu (23/8), menuturkan diperlukan koordinasi yang terpadu antara pemerintah kabupaten dan provinsi dengan melibatkan para penegak hukum untuk memberantas aksi tersebut.

"Hal ini sangat diperlukan, dikarenakan keberadaan PETI menimbulkan berbagai dampak negatif sepeti kehilangan penerimaan pemerintah daerah, kerusakan lingkungan, kecelakaan tambang, iklim investor yang tidak kondusif, kerawanan sosial serta pelecehan hukum," ujarnya.

Menurut dia, Papua memiliki potensi tambang dengan cadangan besar dan kadar yang tinggi, diantaranya adalah mineral logam seperti emas, nikel, tembaga dan sebagainya.

Ditambah dengan endapan batubara, mineral bukan logam, mineral radioaktif (indikasi) dan batuan. Beranekaragamanya jenis bahan galian yang dijumpai di Papua, menjadi daya tarik bagi investor dalam dan luar negeri.

"Kehadiran Freeport Indonesia yang berskala dunia menunjukkan, cadangan mineral logam di Papua begitu besar dan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelaku tambang pemegang IUP untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan operasi di Papua," kata dia.

Undang-undang Otonomi Khusus selaras dengan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dimana segala pengelolaan usaha pertambangan dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Papua.

"Dengan demikian (regulasi tersebut) diharapkan dapat menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna dan berdaya saing, sehingga para stakeholder yaitu, investor, masyarakat dan pemerintah saling diuntungkan," kata Elia. (Ant)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment