Penyampaian Pendapat Dimuka Umum Harus Terukur

Bagikan Bagikan


SAPA (TIMIKA) – Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Luky Mahakena mengatakan, penyampaian pendapat dimuka umum memang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia. Namun, penyampaian pendapat dimuka umum harus terukur.

Terukur dalam hal ini dimaksudkan sesuai yang tertuang dalam Bab III Hak dan Kewajiban, Pasal 6 (d) dan Pasal 8, UU Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pasal 6 (b) berbunyi, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum. Sedangkan Pasal 8 berbunyi, Masyarakat berhak berperan serta secara bertanggung jawab untuk berupaya agar penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung secara aman, tertib, dan damai.

“Secara hukum maupun peraturan, penyampaian pendapat dihadapan publik setidaknya harus terukur, dan metodelogis berpendapat,” kata Luky kepada Salam Papua, Rabu (23/8) malam.

Menurut Luky, seperti yang terjadi dalam aksi unjuk rasa peserta mogok eks karyawan PT Freeport Indonesia (PTFI), kontraktor dan privatisasi adalah sah-sah saja. Tetapi dari aksi penyampaian pendapat tersebut, kata dia, terdapat hal-hal yang sudah dilanggar dan bahkan berdampak pada timbulnya masalah baru.

“Kejadian eksiden di Mile 28 sah-sah saja, tapi yang dicapai sesuai yang diharapkan itu tidak tercapai. Bahkan menimbulkan konsekuensi hukum pidana baru,” katanya.

Oleh sebab itu, kata Luky, jika aksi unjuk rasa atau berpendapat di muka umum dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, maka hal itu tidak boleh dilarang, dan pastinya tidak akan menimbulkan masalah atau.

“Jika semua ini dipenuhi, maka hak dan kewajiban berpendapat di muka umum akan terlindungi secara payung hukum oleh Negara. Sehingga output pesan atau pendapat tersebut, akan terorganisir dan terintegral normatif, tercapai hasilnya,” katanya.


Sebelumnya, Kapolda Papua Irjen Pol Boy Rafli Amar menyampaikan, bahwa pihaknya melaksanakan Diskresi Kepolisian dengan melakukan pelarangan kepada kelompok masyarakat dalam hal ini peserta aksi mogok eks karyawan PT PTFI, kontraktor dan privatisasi untuk kembali turun jalan melakukan aksi apapun. Alasannya, apa yang dilakukan kelompok ini saat aksinya di Check Point 28, diduga sudah direncanakan yang berujung aksi perusakan, pembakaran hingga tindakan kekerasan. (Albin)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment