Perlu Efek Jera Soal Dana Desa

Bagikan Bagikan

SAPA (TIMIKA) – Dana Desa (DD) yang digulirkan sejak tahun 2015 di Kabupaten Mimika, kini belum memberikan dampak positif bagi masyarakat, dalam hal realisasi pembangunan ditingkat kampung dalam mensejahterakan masyarakat.
Terkait hal ini, distrik tidak dapat berbuat banyak dalam penyaluran dan pelaksanaannya, sebatas memberikan pembinaan, pengawasan dan pendampingan. Hal ini disampaikan Kepala Distrik Mimika Baru, Ananias Faot, S.Msi, saat ditemui diruang kerjanya, Rabu (2/8).
Ananias mengakui, khusus di Papua, masyarakat kampung belum bisa dilepas bekerja sendiri, seperti yang terlihat dua tahun terakhir. Sebagaimana disaksikan langsung oleh masyarakat pada umumnya, dari dana desa ada juga manfaat juga sudah terlihat, tetapi ada juga yang belum terlihat sama sekali.
“Kami tidak bisa intervensi, kami hanya melihat ada manfaatnya dan ada juga yang belum tersentuh melalui dana itu,” kata Ananias.
Selama ini distrik telah berupaya untuk membantu mengarahkan desa atau kampung yang menerima dana tersebut, agar yang diprogramkan bisa terlaksanakan di lapangan. Namun yang terjadi, dua tahun terakhir memang terlihat cukup banyak yang melakukan penyususnan program dengan baik, tetapi pelaksanaannya di lapangan banyak yang menyimpang atau bias.
Untuk pengawasan, sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ikut mengawasi dana desa adalah TNI, Polri, dan Kejaksaan. Sehingga pihak distrik sudah berulang kali mengingatkan masing-masing penerima dana desa, agar betul-betul mewujudkan apa yang menjadi sasaran dan visi misi dari dana tersebut.
Menurut Ananias, mungkin saja karena di Mimika belum ada tindakan hukum bagi oknum aparat kampung yang menyelewengkan anggaran, sehingga pengunaan dana desa masih dianggap biasa-bisa saja. Padahal di beberapa daerah banyak kepala desa yang harus dipenjara karena salah dalam menggunakan dana desa.
“Saya pikir, mungkin harus ada yang ditindak, sehingga menjadi efek jera untuk benar-benar melaksanakan dana desa sesuai dengan perencanaan, dan bisa benar-benar terbukti di kampung-kampung,” katanya.
Selama ini, lanjut dia, pihak distrik sudah cukup memberikan arahan termasuk dari Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) dan para pendamping. Tetapi tampaknya masih sangat sulit, dan itu kembali lagi ke sumber daya manusianya.
“Kesulitan besar yang kita hadapi adalah SDM. SDM ini kalau kita giring orang yang paham, akan mudah. Tetapi kalau SDM-nya susah maka kita juga kesulitan. Ini minta maaf saja, karena dalam penyusunan RPK dan lainnya, kita bantu dengan pendamping. Tetapi saat pelaksanaan, saat dana turun, tetap saja bias,” terangnya.

Ia membandingkan dengan dana respek beberapa waktu lalu, dimana peran dari pendamping lebih dominan dalam pelaksanaannya sehingga pembangunan lebih terlihat. Namun saat ini banyak pendamping yang mengeluh, karena mereka di anggap terlalu ikut campur dan mengintervensi. (Ricky Lodar)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment