Pertemuan Digelar Bahas Situasi Pasca Unjuk Rasa Anarkis

Bagikan Bagikan


SAPA (TIMIKA)Guna meredam dan mengantisipasi situasi keamanan pasca terjadinya aksi unjuk rasa anarkis, yang dilakukan massa non karyawan korban PHK dan Furlough PT Freeport Indonesia, Pemkab Mimika melakukan pertemuan. Pertemuan mengundang Forkompinda, DPRD, PT Freeport Indonesia (PTFI), lembaga adat, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat. Pertemuan bertujuan untuk menemukan solusi agar dapat mengembalikan situasi kondusif di Mimika.

Dalam pertemuan ini dihadiri Kapolda Papua Irjen Pol Boy Rafli Amar, Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI George E. Supit, Executive Vice President (EVP) PTFI Sony Prasetyo, Vice Presiden (VP) Community Development PTFI Claus Wamafma, serta perwakilan pimpinan Lemasa dan Lemasko.

Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, SE., MH dalam pertemuan itu mengatakan, pertemuan dilaksanakan karena situasional di Mimika sedang tidak kondusif pasca terjadinya unjuk rasa anarkis, oleh massa non karyawan yang melakukan aksi mogok sejak 1 Mei lalu.

Pertemuan sengaja melibatkan Forkompinda, tokoh adat dan masyarakat agar bersama-sama membahas penjagaan keamanan di Mimika. Sehingga bisa mengantisipasi agar masalah tidak melebar hingga ke persoalan pilkada dan persoalan besar lain, yang dapat merusak ketenteraman masyarakat Mimika.

“Saya banyak terima laporan dari masyarakat bahwa situasi ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu, sehingga bisa merambat ke hal yang lain. Saya tidak mau seperti itu,” kata Bupati.

Terkait hal itu, Eltinus mengatakan bagi siapa pun yang datang ke Mimika, harusnya bersama-sama mendukung pembangunan. Selain itu, ikut mendukung TNI-Polri agar semua isu-isu negatif yang diterima, dapat diselesaikan bersama-sama tanpa adanya suatu permasalahan.

Terkait persoalan pekerja yang melakukan aksi unjuk rasa, bupati mengakui akan berusaha mencari solusinya. Sehingga bisa menemukan jalan keluar bagi ribuan pekerja yang telah dianggap mengundurkan diri tersebut. Juga akan melakukan pertemuan terus menerus agar pekerja tidak melakukan aksi anarkis lanjutan.

Diakui Bupati, tuntutan para pekerja yang dianggap telah mengundurkan diri tersebut berkaitan dengan hak, dan pemenuhan kelangsungan hidup keluarga, istri dan anak.

“Memang mereka menuntut hak mereka, karena kasihan semua keuangan mereka sudah lumpuh, kredit juga menumpuk, ditambah lagi dengan kebutuhan istri, anak dan keluarga. Tapi bagaimana pun caranya, kita harus bisa menjaga keamanan,” tuturnya.

Pangdam XVII/Cenderawasih pada kesempatan itu mengtakan, terciptanya situasi keamanan yang kondusif di Mimika sangat tergantung pada masyarakat serta tokoh dan pemuda, terutama pemerintah setempat.

“Masalah keamanan bukan menjadi masalah yang serius jika semua komponen paham dan mengerti akan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing,” kata Pangdam George Supit.

Meski demikian, dengan adanya kenyataan yang terjadi selama beberapa hari di Mimika, seharusnya tidak terjadi dan menimbulkan suatu keprihatinan.

“Saya secara pribadi sangat prihatin dengan kejadian kemarin di Mimika. Karena sangat menimbulkan rasa tidak nyaman, was-was dan takut terhadap masyarakat,” katanya.

Pangdam mengajak seluruh pemangku kepentingan di Mimika untuk mensosialisasikan arti pentingnya keamanan kepada seluruh masyarakat di Mimika.

“Kita di Mimika terdiri dari berbagai suku dan ras yang berbeda, dari Sabang sampai Merauke. Kalau kita tidak saling sayang dan aman, maka situasi akan selalu hidup tidak tenang,” katanya. (Acik)


Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment