Pilkada Tidak Bisa Dibatalkan

Bagikan Bagikan
SAPA (TIMIKA) - Beberapa statement politisi partai politik (Parpol) menyebutkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Mimika terancam batal, jika parpol gagal memberikan dukungan kepada kandidat akibat ketidakjelasan DPRD Mimika. Menurut Komisioner KPUD Mimika bahwa, agenda pilkada tidak bisa dibatalkan.

Menurut Komisioner KPUD Mimika, Yoe Louis Rumakewi, S.Sos, Pilkada Mimika tidak akan bisa batal hanya karena partai gagal memberikan dukungan kepada kandidat akibat adanya polemik kursi DPRD Mimika. Sebab, kata dia, jika terdapat kandidat yang maju melalui jalur perseorangan (Independen-red) serta memenuhi syarat, maka dengan bagitu pilkada akan tetap dilangsungkan.

Hanya saja, lanjut dia, kandidat yang telah diusung oleh parpol tentunya akan gugur dengan sendirinya jika tidak memiliki dasar perolehan kursi di parlemen. Misalnya, dukungan parpol atau koalisi parpol dalam menentukan kandidat pasangan calon yang akan didukung. Maka, yang menjadi dasar bagi parpol atau koalisi parpol adalah jumlah perolehan kursi di parlemen minimal 20 persen. Dari jumlah anggota DPRD Mimika sebanyak 35 kursi, paling tidak memiliki tujuh kursi untuk mendukung.

“Bisa lebih dari tujuh kursi, tetapi tidak bisa kurang,” kata Yoe saat ditemui wartawan di ruang kerjanya Kantor KPUD Mimika, Jalan Yos Sudarso, Selasa (8/8).

Tetapi, kata dia, dengan adanya realita keanggotaan DPRD Mimika belum memiliki legalitas atau belum sah secara hukum, tentunya juga belum diketahui berapa perolehan kursi parpol. Meskipun secara hukum KPUD Mimika telah menetapkan perolehan kursi sesuai dengan hasil pleno pada 18 Mei 2017 lalu, namun harus ada Surat Keputusan (SK) gubernur untuk menjadi dasar bagi anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya. Walaupun nantinya parpol memberikan dukungan, tentunya melalui proses verifikasi itu akan gugur.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Di dalam Pasal 40 disebutkan, parpol pendukung atau gabungan parpol dapat mendaftarakan pasangan calon (Paslon) jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20 persen dari kursi DPRD, atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu. Kemudian pada Pasal 41 soal mekanisme calon perseorangan, dan Pasal 45c soal pemilihan dengan hanya satu pasangan calon.

Lanjut dia, kalaupun pilkada tetap berjalan hanya dengan satu pasangan calon independen dikarenakan ketidakpastian keanggotan DPRD, menurutnya hal ini sangat disayangkan. Karena yang dirugikan adalah parpol dan masyarakat yang merupakan bagian penting didalamnya.

“Ini menjadi hal baru sepanjang sejarah pilkada serentak tiga gelombang yang sudah berjalan dan yang akan berjalan nanti. Saya pikir kalau ini sampai terjadi, maka sangat disayangkan,” katanya.


Oleh sebab itu, kata Yoe, berkaitan dengan Bupati Mimika, Eltinus Omaleng yang kabarnya ingin maju sebagai petahana (Incumbent-red), seharusnya jeli dalam melihat hal ini. Jika yang bersangkutan ingin mendapatkan seluruh dukungan dari parpol seperti yang pernah menjadi pernyataannya di media, seharusnya mendukung proses legalitas keanggotaan DPRD. Sehingga akan lebih memudahkan yang bersangkutan dalam memperoleh dukungan parpol. (Ricky Lodar).
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment