Pimpinan OPD Diminta Memahami Aturan Pengelolaan Anggaran

Bagikan Bagikan

SAPA (ASMAT) – Segenap pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Asmat diminta untuk mencermati aturan dan mekanisme pengelolaan keuangan. Pasalnya, pengelolaan anggaran di daerah lebih diperketat oleh pemerintah pusat.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Asmat, Bartholomeus Bokoropces dalam rapat pembahasan rencana kerja dan anggaran perubahan organisasi perangkat daerah (RKA-OPD) bersama para pimpinan OPD, baru-baru ini.

“Aturan pengelolaan keuangan semakin ketat dari waktu ke waktu, dan ke depannya semua menggunakan sistem online,” kata Bartholomeus.

Karena pengelolaan keuangan semakin diperketat, Bartholomeus menegaskan agar sumber daya aparatur, terutama bendahara dan kasubag keuangan lebih ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan.

“Pimpinan OPD perlu mendorong stafnya untuk mengikuti pelatihan-pelatihan pengelolaan keuangan, karena output-nya juga untuk menunjang kinerja pimpinan OPD,” katanya.

Terkait rencana kerja dan anggaran perubahan, Bartholomeus meminta agar penyusunannya mengacu pada visi dan misi pemerintah daerah setempat yang memprioritaskan pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur.

“Pembahasan RKA-OPD hingga tanggal 4 Agustus, jadi saya harapkan program atau rencana kerja benar-benar representatif. Memenuhi harapan atau visi misi bupati dan wakil bupati,” pintanya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Hallason Frans Sinurat mengatakan, acuan perubahan APBD sesuai Peraturan Mendagri Nomor 13 tahun 2006. Yang mana, selama tahun berjalan perlu diadakan perbaikan atau penyesuaian terhadap alokasi anggaran.

“Perubahan APBD masih dimungkinkan apabila dalam perjalanannya terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran (KUA). Lalu terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran, terjadi Silpa tahun sebelumnya dan sebagainya,” terang dia.

Frans menambahkan, rencana perubahan anggaran yang dilakukan OPD akan dibahas bersama dan dilihat dampaknya pada rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta sinkronisasi kebijakan pemerintah.

“Yang paling penting adalah mengoptimalkan penyerapan anggaran. Jika tidak cepat merealisasikan program atau kegiatan, maka konsekuensinya transfer dari pusat akan ditunda,” pungkasnya. (Nuel)


Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment