Pintu Masuk Peredaran Miras Dijaga Ketat

Bagikan Bagikan




SAPA (TIMIKA) – Kapolsek Mimika Baru, AKP Frits J. Erari, S.E., MM meminta pintu masuk peredaran Minuman Keras (Miras), baik lewat laut dan udara mesti dijaga ketat. Karena realitas kehidupan masyarakat Timika yang tidak jauh dari Miras salah satu akar penyebab tindakan kriminal dan  menjadi sorotan berbagai kalangan.

Peredaran Miras  di Timika harus tegas diberantas karena ini menjadi akar permasalahan paling banyak dalam masyarakat. Banyak masyarakat yang terus terlibat minuman keras dan kejahatan terus meningkat,” katanya di Polsek Miru, Selasa (29/8).

Frits menyebutkan, saat ini Polsek Miru sedang melakukan pengawasan ketat terhadap pintu masuk peredaran miras. Selama ini pintu masuknya antara Pomako dan Bandara. Dia berharap ke depan setelah dijaga ketat di pintu masuk lewat laut dan Bandara miras tidak ada lagi beredar di Timika. “Kami selalu menjaga ketat. Tapi ada saja celah lain untuk memasukan Miras ke Timika, maka harus dilakukan pengawasan ketat ke depan, ujarnya.

Dia menjelaskan secara gamblang dapat dikatakan Miras telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, bukan saja masyarakat Timika tetapi juga masyarakat di daerah lainnya di Papua. Dia mencontohkan dalam ritual-ritual adat misalnya. Minuman keras digunakan untuk kebutuhan penting terlaksananya pesta adat. Alasan adat dan kandungan nilai yang ada di dalamnya membuat eksistensi Miras sendiri masih dipertahankan hingga hari ini.

Namun, perkembangan terkini, kata Frits  menunjukkan penggunaan Miras tidak hanya untuk tujuan yang positif itu, malah mencelakakan. Hal ini, sebut Frits pernah diberitakan Salam Papua edisi (12/7) lalu  memberitakan dampak Miras adalah sebagai hal yang menonjol dan  menjadi penyebab utama terjadinya kecelakaan  lalu lintas.

Dari data yang dihimpun media ini,  beberapa waktu yang lalu Gubernur Papua, Lukas Enembe mendesak Bupati Mimika Eltinus Omaleng  segera menghapus atau meniadakan minuman keras di tanah Mimika. Bupati pun dalam salah satu pernyataannya mengatakan tidak akan melakukan perpanjangan izin Miras mulai 1 Oktober 2017 mendatang.

Dan dari instrumen hukum, Peraturan Daerah Provinsi Papua (Perdasus) No. 15 Tahun 2013 tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dan Peraturan Daerah (Perda) No. 5 Tahun 2007 tentang Larangan Pemasukan, Penyimpanan, Pengedaran, dan Penjualan serta Memproduksi Minuman Beralkohol, Pemda dituntut untuk pro-aktif melakukan upaya pencegahan maupun penindakan.

Tentu saja hal ini harus menjadi fokus dari Pemerintah saat ini. Apa yang dibicarakan harus sesuai dengan yang dikerjakan. Sehingga komitmen itu  dapat terealisasi dan bumi Mimika bebas dari Miras.  (Korneles Materay)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment