PN Timika Canangkan Zona Integritas Bebas Korupsi

Bagikan Bagikan


SAPA (TIMIKA) - Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kota Timika Reli D Behuku SH mengatakan Pengadilan Negeri (PN) Timika sedang melaksanakan pencanangan zona integritas. Tujuannya untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dalam melayani masyarakat umum.
"Jadi kami mencanangkan bahwa Pengadilan Negeri Kota Timika harus bersih di dalam hal birokrasinya karena birokrasi itu untuk melayani public.  Acara pencanangan disaksikan langsung oleh Kapolres Mimila, Kalapas dan Ketua Peradi Timika," kata Reli saat ditemui di kantor PN Timika jalan Yos Soedarso Kamis (24/8).

Reli menjelaskan pencanangan zona integritas bebas korupsi tersebut dilaksanakan atas perintah dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian Pendayagunaan dan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (Menpan RB) yang didasarkan kepada banyaknya kasus para penegak hukum yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan meminta imbalan.

"Pencanangan ini merupakan perintah langsung dari Menpan RB . Kita harus menciptakan wilayah yang bersih dari segala hal yang selama ini merusak citra penegak hukum," jelasnya.

Reli menegaskan dirinya memerintahkan langsung kepada semua aparat penegak hukum di Kantor Pengadilan Negeri yang dipimpinnya harus memberikan pelayanan dengan baik dan ikhlas tanpa meminta imbalan atau pungli.

"Saya dan seluruh pegawai Pengadilan Negeri memaklumatkan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan bersih, bebas pungli, suap dan sogok, " katanya.

Reli berharap kedepan PN Timika menjadi salah satu PN di Papua yang melaksanakan pilot project dan bisa memenuhi pencanangan program tersebut di Timika. Agar masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang lakukan oleh PN.

"Mudah-mudahan ke depan Pengadilan Negeri Timika, walaupun saya tidak menjadi pimpinan lagi di sini tetapi pimpinan yang baru akan menjalankannya. Kantor pengadilan ini akan dirubah untuk melayani masyarakat, dank arena itu fasilitas-fasilitas akan kita benahi," tuturnya.

Sementara itu salah satu Hakim PN Timika yang juga merupakan Humas PN TImika Fransiskus Yohanes Baptista mengatakan, sasaran utama dalam program ini lebih ditekankan kepada pelayanan masyarakat bukan hanya dalam persidangan saja, tetapi dalam bentuk pelayanan publik yang harus terlepas dari yang namanya pungli-pungli.


"Dengan adanya pencanangan ini, kita bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan masyarakat sendiri bisa mendapatkan dampak positifnya," tuturnya. (Ricky Lodar)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment