Proyek Rp 500 Juta Harus Dikerjakan Kontraktor OAP

Bagikan Bagikan
SAPA (TIMIKA) - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mimika,  Simon Mote mengatakan, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melakukan pelelangan proyek dengan nilai proyek paling tinggi Rp 500 juta harus berpihak pada kontraktor-kontraktor Orang Asli Papua (OAP) atau putra daerah. Hal ini ditegaskan untuk mendorong realisasi peraturan Presiden (Peperes) nomor  84 tentang keberpihakan kepada orang asli Papua (OAP).
Simon ketika diwawancarai di Kantor Sentra Pemerintahan, Jalan Cenderawasih, SP 3, Distrik Kuala Kencana, Senin (7/8) mengatakan, proyek khusus untuk putra daerah tidak harus melalui proses pelelangan, namun melalui penunjukan langsung. Dengan demikian jika ada proyek dengan nilai Rp 500 juta harus secepatnya dieksekusi.
“Yang kita harapkan agar Perpres nomor 84 itu bisa dilaksanakan. Karena untuk proyek yang nilainya Rp 500 juta itu memang harus kontraktor putra daerah yang kerjakan,” kata Simon.
Simon menegaskan, kontraktor lokal harus diberikan kesempatan untuk ambil bagian dalam pembangunan di Papua, khususnya di kabupaten Mimika. Hal ini sejalan dengan UU Otonomi Khusus yaitu agar orang asli Papua dapat menjadi tuan di atas tanahnya sendiri.
Kendati demikian salah satu hal yang tidak boleh diabaikan oleh masing-masing SKPD adalah pendampingan dan pembinaan bagi pengusaha lokal. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberdayakan pengusaha lokal salah satunya dengan pembinaan dan kesempatan untuk mengerjakan proyek pemerintah.
Simon juga mengingatkan, semua SKPD yang hingga saat ini belum membentuk  Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan pelelangan kegiatan, segera melaksanakan hal tersebut agar tidak berdampak pada penyerapan anggaran.
Menurut Simon, secara terperinci belum bisa memastikan berapa jumlah SKPD yang telah menjalankan pelelangan proyek sebab harus disesuaikan data tertulis. Namun  diharapkan agar setiap SKPD khusunya yang menangani fisik yang melibatkan pihak ke tiga agar segera merangkumnya.

"Memang ada sebagian SKPD sudah bentuk PPTK dan melakukan pelelangan. Tapi masih ada juga yang sama sekali belum melaksanakan itu. Jadi kami berharap agar segera membentuk PPTK dan lelang kegiatan," katanya. (Acik/Ant)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment