Sipir di Lapas Timika Butuh Alat Pengamanan

Bagikan Bagikan

SAPA (TIMIKA) - Kepala Seksi Administrasi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Timika, Yonas Kawai, mengakui dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, seluruh sipir sangat membutuhkan sarana dan prasarana, khusus alat pengamanan guna kelancaran tugas, seperti tongkat, borgol, gembok gerbang, gas air mata dan juga senjata.

“Memang untuk senjata sudah dan ada di Polres Mimika, laras panjang sebanyak 10. Memang kami sudah lakukan koordinasi dengan Humas Polres untuk lakukan tinjauan langsung, tapi karena ada kendala, maka sampai sekarang belum dilaksanakan,” ungkap Yonas, ketika menyampaikan aspirasinya pada pertemuan bersama Staf Ahli Kemenkumham dan Kakanwil Papua di Lapas Timika, Rabu (2/8).

Sementara itu Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP), Munir Kossah mengatakan, saat ini kuota petugas KPLP Lapas Timika hanya 10 orang. Jumlah tersebut dinilai sangat kurang untuk mengawasi sebanyak 177 penghuni Lapas. Dari 10 petugas tersebut, tujuh diantaranya putra daerah, sedangkan tiga orang lainnya merupakan pendatang yang tingkat keaktifannya dianggap sangat minim.

“Petugas yang non-Papua ini selalu saja pulang kampung untuk keperluan keluarga dan urusan lainnya. Jadi yang kami butuhkan untuk petugas Lapas Timika 30 sampai 40 orang,” katanya.

Menanggapi permintaan tersebut, Staf Ahli Kemenkumham RI, Dr. Ambeg Paramasta mengatakan, akan menjadikan catatan khusus untuk disampaikan di Kemenkumham. Sedangkan terkait dengan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kemenkumham, ia mengatakan, setiap tahun telah diberikan porsi menghampiri 90 persen untuk penerimaan CPNS, yakni 17 ribu lebih. Namun dari 17 ribu lebih tersebut, sebesar 90 persennya untuk memenuhi kebutuhan Lapas.

“Kalau kita bandingkan dengan UPT (Unit Pelaksana Teknis) se-Indonesia, memang akan menjadi sulit saat melakukan distribusi pegawai ke setiap wilayah. Memang jalan keluarnya itu dipatokkan pada yang diturunkan Menpan,” kata Ambeg.

Selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan kuota pegawai, juga akan disesuaikan dengan yang ditentukan oleh setiap wilayah.

Sedangkan Kakanwil Kemenkumham Provinsi Papua mengatakan, berdasarkan keputusan Presiden yang mengatakan bahwa, tidak ada penerimaan CPNS hingga 2019, dan hanya diperbolehkan adalah redistribusi kepegawaian untuk keseimbangan pegawai secara Nasional. Sejak dikeluarkannya pernyataan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) termasuk Sekretaris Daerah (Sekda).

“Kalau penerimaan penambahan CPNS itu sudah diputuskan Presiden, agar di tiadakan hingga 2019. karena jumlah CPNS Indonesia sudah terlalu banyak, jadi perlu keseimbangan,” katanya.

Terkait ketersediaan pegawai putra asli Papua, kata dia, akan menjadi prioritas dalam pembenahannya. Selanjutnya aspirasi penambahan personil dan kelengkapan sarana prasarana serta peralatan pengamanan di Lapas Timika, akan terus dikaji agar nantinya bisa dipenuhi.

“Ini akan menjadi referensi kami sebagai bahan pembenahan,” katanya. (Acik)



Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment