Staf Ahli Kemenkumham Kunjungi Pabrik Kopi Amungme Gold

Bagikan Bagikan

SAPA (TIMIKA) – Staf ahli Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Republik Indonesia (RI), Dr Ambeg Paramarta, SH., M.Si melakukan kunjungan ke pabrik pengolahan Kopi Amungme Gold, di area Base Camp, Komplek Bandara Mozes Kilangin, Rabu (2/8).

Kunjungan ini merupakan bagian dari beberapa kajian pada setiap substansi di Kemenkumham RI. Dengan demikian kunjungan untuk memantau pabrik Kopi Amungme Gold merupakan salah satu bagian dan target kerja indikasi geografis.

“Program ini untuk mengkaji produk-produk daerah yang merupakan khas wilayah tertentu. Baik produk tanaman, atau kerajinan dan produk lainnya yang memang hanya ada di daerah tersebut,” jelas Ambeg Paramarta di Kantor Imigrasi Tembagapura - Timika, Jalan C. Heatubun, Rabu (2/7).

Ambeg mengatakan, setiap substansi pada Kemenkumham mempunyai target kinerja yang harus dilakukan setiap kantor wilayah (Kanwil), termasuk Kanwil Papua. Mengingat hal itu, diharapkan hingga akhir 2017 sudah dikeluarkan permohonan indikasi geografis dari masing-masing kantor wilayah, agar ditargetkan akhir 2017 atau awal 2018. Kemenkumham minimal akan memproses 33 permohonan indikasi geografis.

“Intinya yang kami lakukan sekarang untuk bagaimana caranya mendorong produk-produk unggulan di wilayah ini, supaya bisa di ajukan sebagai indikasi geografis wilayah masing-masing,” katanya.
Telah dilakukan beberapa waktu lalu di Papua, ditemukan beberapa produk unggulan seperti kopi yang ada di Timika dan Wamena, dan beberapa wilayah lainnya.

Ambeg mengakui, pengambilan sampel kopi di Timika, yakni kopi Amungme, untuk dilihat. Sebab di dalam data yang telah diperoleh HKI menunjukan bahwa Timika merupakan wilayah yang berpotensi indikasi geografis.

“Kami melalui Kakanwil akan berusaha untuk mendorong target kinerja pabrik Kopi di Timika. Karena target kinerja ini akan terus dilaporkan setiap tiga bulan,” ungkapnya.

Ambeg Paramarta juga menjelaskan, upaya mendorong terwujudnya indikasi geografis tersebut, memiliki bidang atau tim, seperti B 06 yang melakukan inventarisasi terhadap produk-produk indikasi geografis. B 09 adalah kanwil harus mampu mendorong produk unggulan dengan menyusun suatu buku persyaratan indikasi geografis, yang akan menjadi salah satu lampiran atau syarat dalam usulan untuk mendapatkan persetujuan indikasi geografis dari pusat.

“Kali ini kami hanya bisa melihat ke pabrik pengolahan saja, karena ternyata untuk menjangkau ke perkebunan kopi para petani sangat jauh,” jelasnya.

Meski demikian, Ambeg Pamarta akan melakukan koordinasi bersama Dinas Pertanian, agar bersama-sama mendorong semangat para petani sehingga usaha dalam bertani tanaman kopi tidak menjadi macet.

“Kami sadari, biasanya karena sibuk dengan berkebun sehingga tidak terpikir untuk membuat buku indikasi. Itu makanya kami minta kanwil yang bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi untuk menyusun buku tersebut,” katanya.
Ambeg menambakan, berdasarkan target setiap satu wilayah, harus mengajukan surat indikasi tersebut. Jika tidak, maka kakanwil akan mendapatkan nilai merah. Bahkan yang dilakukan bukan hanya sekedar melakukan survei, melainkan juga mendorong para petani untuk bisa bekerjasama dengan dinas terkait serta bisa mengusulkan indikasi geografis.
Diakuinya, prodak unggulan di wilayah Papua khususnya Timika, bukan hanya kopi. Ada juga buah merah yang bisa didorong untuk dijadikan sebagai salah satu indikator produk unggulan yang bisa mencapai indikasi geografis.

“Kalau misalnya para pengusaha, petani dan dinas terkait serta kanwil bisa saling bersinergi, maka bisa menambah pertumbuhan ekonomi di daerah, dan kesejahteraan masyarakat pun terjamin,” ungkapnya. (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment