Surat Dukungan Perseorangan Wajib Materai

Bagikan Bagikan
SAPA (TIMIKA) – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Mimika menegaskan, materai wajib disertakan pada formulir surat pernyataan dukungan kepada calon independen. Surat pernyataan mulai dari tiap desa atau kelurahan bukan hanya satu meterai untuk satu surat dukungan, melainkan setiap bundel dukungan untuk satu desa, serta perlu meletakkan meterai dan ditandantangani bakal calon diatas meterai. 

“Jadi bukan satu meterai untuk satu orang yang memberikan pernyataan dukungan. Nanti surat pernyataan dimasukkan dalam satu map, nanti disertakan formulir B.1 KWK yang ditandatangani bakal calon di atas meterai," jelas Komisioner KPUD Mimika, Yoe Luis Rumaikewi saat ditemui Salam Papua dikantornya, Jalan Yos Sudarso, Selasa (8/8)

Hal ini diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 9 Tahun 2015, tentang Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah. Didalam Pasal 13 disebutkan, pasangan calon (Paslon) perseorangan wajib menyerahkan dokumen dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan, sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10. Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud  pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan jadwal dalam PKPU tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Selanjutnya penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diserahkan paling lambat Pukul 16.00 waktu setempat.

Selanjutnya didalam Pasal 14 ya ng menyebutkan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), berupa surat pernyataan dukungan dengan dilampiri foto kopi identitas kependudukan atau KTP, dan rekapitulasi jumlah dukungan. Selanjutnya surat pernyataan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan formulir model B.1- KWK perseorangan. Dalam hal paslon perseorangan, telah menghimpun surat pernyataan dukungan secara perseorangan atau kolektif, tetapi tidak menggunakan formulir model B.1-KWK  perseorangan. Paslon perseorangan wajib menyusun daftar nama pendukung ke dalam formulir model B.1-KWK perseorangan, dilampiri surat pernyataan dukungan yang telah dihimpun, yang berisi data nomor induk kependudukan (NIK), alamat, RT/RW, desa atau sebutan kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, tempat dan tanggal lahir/umur, jenis kelamin, dan status perkawinan.

Selanjutnya, identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa KTP, kartu keluarga (KK) dan berlaku untuk 1 (satu) pendukung, paspor  atau identitas lain. Kemudian pada point (5) dalam hal pemilihan, dilaksanakan pada daerah pemekaran, identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diterbitkan oleh pemerintah daerah induk. Itu dapat digunakan sepanjang masih berada dalam wilayah daerah pemekaran, dan belum dilakukan perubahan administrasi kependudukan. Namun, surat identitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilarang dikeluarkan secara kolektif.

Paslon perseorangan dalam menyusun rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud ayat   (1) dengan menggunakan formulir model B.2-KWK perseorangan. Itu pada setiap desa atau kelurahan atau kecamatan untuk pilkada. Dan dalam Pasal 15 ayat 4, diterangkan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), di kelompokkan berdasarkan wilayah desa atau sebutan lain kelurahan.

Selanjutnya, KPU akan lakukan penelitian terhadap dokumen dukungan paslon perseorangan yang terdiri dari penelitian administrasi dan penelitian faktual. Kemudian PPS melakukan penelitian administrasi dan faktual paling lama 14 (empat  belas) hari setelah menerima dokumen  dukungan paslon perseorangan. Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penelitian keabsahan surat dukungan pada formulir model B.1-KWK perseorangan, penelitian kesesuaian antara daftar nama dan alamat pendukung pada formulir model B.1-KWK perseorangan, dengan foto kopi identitas kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  14.

Segala sesutu yang mengatur tentang calon perseorang pada prinsipya sudah tertuang di dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 dan PKPU. Dan ini semua akan menjadi dasar bagi KPU dalam melakukan verifikasi. Namun yang paling penting dan perlu diketahui adalah, calon perseorangan akan diringankan dengan meterai yang tidak harus satu untuk setiap KTP dukungan.


“Kalau setiap formulir ada meterai, kan biayanya akan sangat besar,” katanya. (Ricky Lodar)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment