Tajuk : Belajar dari Kebijakan Tanpa Riset Berbuah Petaka

Bagikan Bagikan


TIGA hari sebelum malapetaka yang terjadi di Pelabuhan Paumako, Timika, Kabupaten Mimika, Rabu (9/8) kemarin, warga nelayan Kamoro dan Asmat saling menyerang dengan warga nelayan non Papua. Akibat pertikaian itu satu korban tewas atas nama Theo Cakacem dan dua korban luka, nelayan serta  satu anggota TNI.

Mewanti-wanti kejadian itu, saya bersama dua rekan jurnalis yang hari-hari memburu berita di Timika  sambil menikmati kopi di salah satu kafe di kawasan Jalan Hasanudin beriskusi hangat. Topiknya soal kebijakan Pemerintah Daerah Mimika dalam hal ini Dinas Perikanan dan Kelautan Mimika menerapkan kebijakan moratorum (penangguhan atau penundaan) aktivitas penangkapan ikan bagi warga nelayan non Papua. Satu teman dengan kelakar sambil menyulutkan sebatang rokok surya 16 menilai kebijakan itu akan berbuah petaka.

Ia beralasan, kebijakan itu akan melahirkan pro-kontra di tengah nelayan lokal dan non Papua, itu pertama. Kedua, pemerintah tidak cerdas menerapkan kebijakan tanpa riset, terutama dampak yang akan timbul dari kebijakan tersebut. Ketiga, pemerintah seharusnya menerapkan kebijakan moratorium  terlebih dahulu duduk satu meja mensosialisasikan kepada nelayan lokal dan nelayan non Papua. Sehingga, pemerintah bisa menangkap isi hati dan keluh kesah nelayan lokal maupun nelayan non Papua.

Tema diskusi itu semakin menarik dan ditanggapi satu teman lain menilai sependapat dan menyetujui ide itu. “Saya setuju dengan ide seperti itu. Tetapi kebijakan itu semestinya selain riset dan kajian yang cermat. Solusi lain yang murah meriah membuka ruang dialog diantara mereka. Tentu saja diawali dengan  pendekatan personal ataupun kelompok seraya mengedepankan dialog setara dan terbuka diantara mereka. Pemerintah memfasilitasi ruang dialog itu.  Sehingga, mereka bisa saling bertukar pikiran, menyampaikan uneg-uneg dan memecahkan masalah tanpa masalah atau mengambil keputusan yang saling menguntungkan,” kilahnya.

Saya mengamini gagasan dan penilaian kedua teman saya seraya mengkritisi dengan sebuah pengandaian. Ya, ide seperti itu mengandaikan institusi yang berhubungan langsung dengan hajat hidup warga nelayan lokal dan non Papua tidak berpikir untung-rugi. Pendekatan seperti itu hanya bisa dilakukan oleh pekerja sosial yang tidak berhitung waktu dengan untung - rugi. Mengapa? Karena, institusi pemerintah bekerja dan melayani warga masyarakat akan terlaksana, apabila ada yang namanya Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD). Harga pendekatan dan gagasan menarik tadi didekati dengan logika uang dan untung rugi. Kalau Pastor, Pendeta dan Ustad yang bekerja mungkin. Kedua teman saya serempak mengangguk-anggukan kepala pratanda mengamini pernyataan saya. “Betul bang! Sekarang harga pelayanan dan pendekatan kepada warga masyarakat semua diukur dengan duit dan tidak ada yang gratis.”


 Terlepas dari diskusi konyol itu. Saya terkejut dengan pernyataan teman saya menilai kebijakan menerapkan moratorium nelayan non Papua tanpa riset itu benar-benar berbuah petaka. Dasar mulut teman saya sungguh panas. Karena, jarak antara kejadian yang terjadi di Paumako dan diskusi konyol sambil minum kopi itu hanya tiga hari berselang. Ya, kita selalu siuman terhadap sebuah masalah dan kebijakan yang tidak populis, setelah warga masyarakat kecil terjadi korban yang seharusnya tidak perlu terjadi. Harap kedepan, kejadian yang serupa tidak terjadi lagi. Dan mari kita belajar menerapkan aturan didahului dengan sebuah riset yang mendalam. Sehingga, ketika kebijakan diterapkan semua terukur berdasarkan kajian yang cermat dan mengedepankan pendekatan personal tanpa menghitung untung-rugi atas nama SPPD. Semoga! (Fidelis S J)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment