Tajuk : Pelabuhan Pomako Masa Depan Mimika

Bagikan Bagikan


SUDAH sejak Bupati Mimika Klemen Tinal memimpin, Timika dicanangkan sebagai Kota Jasa, sebagai pusat distribusi berbagai kebutuhan hidup untuk masyarakat di sejumlah kabupaten tetangga, terlebih bagi kabupaten-kabupaten yang tersebar di Pegunungan Tengah. Salah satu tujuan yang ingin dicapai adalah tersedianya berbagai kebutuhan hidup dengan harga terjangkau. Sayangnya rencana baik ini kurang didukung aksi nyata.
Akhirnya, keluh kesah warga pegunungan terkait harga kebutuhan hidup yang mencekik pun sampai ke telinga Presiden Joko Widodo di Jakarta. Dan aksi menjawab keluh kesah warga ini di mulai Presiden Jokowi dari Jakarta melalui sejumlah Kementerian terkait. Misalnya terkait BBM, diluncurkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pertengahan 2016 lalu. Hingga saat ini, tercatat 9 titik di pedalaman Papua sudah menikmati Program BBM Satu Harga. Harga BBM di sana yang awalnya mahal sekali, bisa mencapai Rp 100.000/liter, kini jadi Rp 6.450/liter untuk Premium dan Solar Rp 5.150/liter.
Setelah BBM, kini Presiden Jokowi melalui Kementerian BUMN, melakukan upaya untuk menurunkan harga bahan bangunan, terlebih semen yang selama ini harganya mencapai Rp 500.000 sampai Rp 1 juta per sak di sejumlah kabupaten di Pegunungan. Bersamaan dengan itu, juga diupayakan menurunkan harga Sembilan bahan pokok (sembako).
Bila untuk kebutuhan distribusi BBM ke sejumlah kabupaten pegunungan, memanfaatkan pesawat dari Bandara Mozes Kilangin Timika, maka untuk kebutuhan semen dan sembako, selain masih mengandalkan Bandara Mozes Kilangin, juga akan memaksimalkan Pelabuhan Laut Pomako. Sayangnya, sewaktu kondisi Pelabuhan Pomako ditinjau Menteri BUMN Rini Soemarno dan timnya, didapati banyak fasilitas pendukungnya kurang memadai. Karena itu sangat perlu dilakukan peningkatan terhadap fasilitas yang ada.
Inspeksi Menteri Rini ke Pelabuhan Pomako boleh dikata sebagai titik awal kebangkitan Mimika untuk menjadi kabupaten penyangga yang maha penting untuk kabupaten tetangga di pegunungan tengah.  Bisa dibayangkan, Pomako akan menjadi pelabuhan utama untuk mendistribusikan semen dan kebutuhan pangan lainnya ke beberapa daerah yang ada di pegunungan seperti Puncak, Puncak Jaya, Nduga, Tolikara dan Wamena.
Sayangnya kunjungan Menteri Rini yang amat penting ini hanya disambut dan didampingi oleh Sekda Mimika Auslilius You dan Ketua DPRD Mimika, Elminus Mom. Walau demikian, masyarakat berharap hasil kunjungan ini, terlebih kekurangan-kekurangan terkait fasilitas yang harus dibenahi bisa disampaikan Sekda You kepada Bupati Mimika untuk ditindaklanjuti.
Masalah tanah Pelabuhan Pomako yang kini sudah berproses secara hukum, harus segera diselesaikan, agar ada titik terang untuk mulai membangun Pelabuhan Pomako, menjadi pelabuhan yang layak menerima dan mendistribusikan semen dan sembako ke kabupaten pegunungan. Masalah tanah Pelabuhan Pomako tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, karena justru akan menghambat pembangunan di daerah ini.
Apa pun masalahnya, Pelabuhan Pomako harus mendapat perhatian serius dari Pemkab Mimika melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo). Karena ke depan, Pelabuhan Pomako sangat layak dikembangkan menjadi pelabuhan berstandar internasional dan akan menjadi salah satu pusat bisnis  yang akan memberi pemasukan pendapatan asli daerah (PAD) terbesar bagi daerah ini, setelah PT Freeport Indonesia.
Apa lagi bila rencana salah satu investor membangun pabrik ikan di Pomako bisa terwujud tahun depan. Bisa dibayangkan lebih dari empat ratus kapal ikan akan bongkar hasil tangkapannya untuk memenuhi kebutuhan dari pabrik ikan tersebut. Kegiatan bongkar muat di Pelabuhan di Pomako pun akan semakin ramai dan padat. Karena itu, sangatlah layak bila diklaim Pelabuhan Pomako akan menjadi penentu masa depan Kabupaten Mimika.

Setelah kunjungan Menteri BUMN ini, semestinya Pemkab Mimika melalui Dishubkominfo mulai serius mengatasi berbagai permasalahan yang ada, agar cepat selesai dan upaya pembangunan meningkatkan fasilitas di pelabuhan ini menggunakan dana APBN bernilai ratusan miliar bisa segera dimulai. Kesibukan Pemkab dan Dishubkominfo diarahkan ke pelabuhan ini, harus menjadi prioritas utama, bila ingin daerah ini cepat mengalami kemajuan. (yulius lopo)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment