Tajuk : Pemilik Hak Ulayat Dapat Saham Berapa?

Bagikan Bagikan




POLIMIK divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia yang telah berlangsung beberapa tahun terakhir mencapai titik klimaksnya pada Selasa, 29 Agustus 2017. Dipenghujung kesepakatan ini, sempat memicu ‘perang kekuatan’ antara Menteri ESDM Ignasius Jonan dengan Juru Bicara Freeport Indonesia Riza Pratama. Jonan menegaskan sudah ada kesepakatan soal divestasi saham 51 persen tersebut, sementara Riza Pratama mengatakan belum ada kesepakatan. Ketika ditanya wartawan pada Rabu (23/8), Jonan mengatakan, "Kalau saya ketemunya Richard Adkerson ya, kalau yang lebih junior dari itu (Riza Pratama-Red) kayaknya ngak perlu ya. Tulis itu, tulis."

Dan apa yang ditegaskan Menteri Jonan tersebut benar adanya. Pada Selasa (29/8), PT Freeport Indonesia diwakili langsung oleh CEO Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc, Richard Adkerson menyatakan sepakat melepas saham 51 persen ke Pemerintah Indonesia. Mau tidak mau, PT Freeport harus patuh pada Pemerintah Indonesia. Apalagi sudah berulangkali Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, Pemerintah Indonesia tidak akan tunduk kepada PT Freeport Indonesia. Apakah kesepakatan Richard Adkerson itu ‘terpaksa’ atau iklas, hanya dirinya sendiri yang tahu.

Dibalik kesepakatan divestasi ini, muncul pertanyaan, pemilik hak ulayat, sebagai pemilik sah secara hukum atas lokasi lahan PT Freeport beroperasi selama puluhan tahun ini akan mendapat saham berapa persen? Pertanyaan yang masih terkait adalah, dengan divestasi saham ini, apakah tanggung jawab PT Freeport membayar ganti rugi kepada pemilik hak ulayat sebelum kesepakatan divestasi ini akan hilang atau masih berlaku? Bukankah selama ini, para pemilik hak ulayat selalu meminta ganti rugi, tapi tidak pernah mendapat jawaban pasti dari PT Freeport. Apakah dengan divestasi ini, PT Freeport boleh mengatakan, silahkan pemilik hak ulayat berurusan dengan Pemerintah Indonesia?

Kembali ke pertanyaan, berapa persen saham yang akan didapat pemilik hak ulayat? Pertanyaan ini sudah pernah ditanyakan langsung oleh Bupati Mimika Eltinus Omaleng kepada Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan pada pertemuan bulan Pebruari dan Maret 2017 lalu di Jakarta. Menteri Jonan hanya menjanjikan akan ada saham untuk pemilik hak ulayat. Sementara Luhut menjanjikan saham sebesar 5 persen.

Pertanyaannya, apakah saham ini akan dibeli oleh para pemilik hak ulayat atau diberikan secara gratis kepada pemilik hak ulayat? Kalau diberikan secara gratis, apakah saham itu dibeli oleh pemerintah dan diberikan kepada pemilik hak ulayat? Kalau tidak gratis, apakah para pemilik hak ulayat harus membeli saham tersebut mengunakan uang pribadi masing-masing? Kalau pemilik hak ulayat harus membeli saham, maka ini benar-benar gila, karena pemilik hak ulayat harus membeli sesuatu yang sebenarnya adalah milik mereka sendiri. Ini ibarat, pemilik tanah membeli kembali tanahnya. Pemilik gunung membeli kembali gunungnya dan pemilik emas membeli kembali emasnya. Sungguh tak masuk diakal sehat dan hanya bisa terjadi pada dunia orang-orang tak berakal.   

Momentum divestasi saham ini harus menjadi kesempatan emas bagi para pemilik hak ulayat untuk mendapatkan kembali emas-emasnya yang selama ini diambil sesuka hati oleh PT Freeport tanpa mengindahkan suara dari hati nurani pemilik hak ulayat yang menyayat tidak berdaya. Para pemilik hak ulayat dan masyarakat tujuh suku selama ini hanya dininabobokan oleh dana royalty 1 persen yang nilainya sangat tidak sebanding dengan keuntungan yang didapat PT Freeport. Belum lagi kalau dihitung kerugian yang ditimbulkan oleh rusaknya sungai-sungai yang dijadikan tempat pembuangan tailing, pendangkalan sungai, rusaknya biota dan habitat sungai sampai ke pesisir, yang membuat masyarakat Kamoro kehilangan sumber nafkah hidupnya.


Pertanyaan yang tak kalah penting adalah, dengan divestasi ini, siapakah yang akan bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan alam di dataran tinggi hingga dataran rendah yang sudah ditimbulkan sebelumnya dan yang timbul setelah ini? Apakah PT Freeport? Atau Pemerintah? Apakah keduanya? Jangan-jangan pada akhirnya tidak ada yang bertanggung jawab dan masyarakat Amungme dan Kamoro hanya bisa meratapi alamnya yang sudah rusak dan punah tersebut? (yulius lopo)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment