Tajuk : Stop Korupsi dan Pungli Sebelum Ditangkap

Bagikan Bagikan




UNTUK kesekian puluh kalinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat negara yang diduga melakukan praktek korupsi atau menerima imbalan, menerima sogok, suap atau melakukan pungutan liar (pungli) dari pihak lain untuk memperkaya diri. Tentu saja praktek ini menimbulkan kerugian bagi negara. Uang negara ini sesungguhnya adalah uang rakyat yang dihimpun melalui pungutan retribusi, pajak dan lain-lain.

Semakin banyak oknum pejabat negara dan kroni-kroninya yang terlibat ditangkap, semakin banyak diproses hukum bahkan dipenjara, sama sekali tidak melenyapkan niat dari oknum pejabat negara lainnya untuk melakukan praktek yang sama. Ini bisa dilihatkan dari fakta OTT KPK dalam beberapa bulan terakhir. Bahkan kasus OTT terakhir terhadap Dirjen Hubungan Laut (Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Antonius Tonny Boediono boleh dikata sangat mencengangkan karena menjadi OTT dengan jumlah sitaan uang terbanyak yakni Rp 20,7 miliar.

Pertanyaannya ada apa dengan pejabat negara kita, sehingga masih saja melakukan korupsi, atau melakukan pungli dan menerima suap dan sogok? Bukankah gaji mereka sudah cukup besar dan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi dan keluarga? Belum lagi sudah dilengkapi dengan fasilitas penunjang seperti kendaraan dan rumah dinas. Lalu apa yang kurang?

Masalahnya adalah pada mental masing-masing. Ini sudah menjadi penyakit kroni bagi negara ini. Karena itu Presiden Joko Widodo menganggap perlu dilakukan perubahan mendasar dan mendalam terhadap mentalitas pejabat-pejabat negara dan juga terhadap aparatur sipil negara (ASN) atau pegawan negeri sipil (PNS) melalui gerakan Revolusi Mental.

Sayangnya tidak semua pejabat negara, ASN atau PNS mau merevolusi mentalnya. Banyak oknum pejabat negara, ASN atau PNS yang masih dengan sadar  melakukan praktek korupsi, pungli dan terima suap dan sogok. Selama masih ada kesempatan untuk memperkaya diri, kenapa tidak? Kan tidak mungkin ketahuan KPK dan ditangkap. Jabatan saya terlalu kecil untuk diurus oleh KPK, jadi kenapa takut. Begitulah kira-kira alasan yang dibangun oleh oknum pejabat negara, ASN atau PNS  tersebut.

Apa lagi ada anggapan, hanya KPK yang bisa melakukan OTT. Intansi penegak hukum lainnya mana bisa. Kalau pun ada intansi penegak hukum lain yang ingin ungkap kasus korupsi, pungli, suap dan sogok, kan masih bisa ‘bermain mata’ dengan oknum tersebut dan masalah selesai. Hitung-hitung uang korupsi, pungli, suap dan sogok dibagi sedikit saja, masalah pun menguap.

Fakta-fakta seperti inilah yang membuat kasus korupsi, pungli, suap dan sogok masih tumbuh subur di negara ini, tidak hanya di ibukota Jakarta, ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten, tapi juga sampai ke ibukota distrik-distrik. Hampir di semua tempat ‘basah’ yang ada transaksi bisnisnya pasti ada korupsi, pungli, suap dan sogok. Selama masih bisa dipersulit untuk mendapatkan uang haram, kenapa dipermudah dengan mengikuti undang-undang atau aturan yang ada?

Umumnya diintansi pemerintah, terlebih pada proyek-proyek fisik dengan jumlah dana ratusan juta hingga ratusan miliar dan juga proyek pengadaan barang dan jasa, praktek kotor ini masih berlaku. Cara ‘mark up’ harga barang menjadi modus yang sudah klise digunakan, tapi susah dibongkar karena ‘main mata’ juga masih tumbuh subur.

Sampai kapan oknum pejabat negara, ASN atau PNS ini bisa berubah mental dan bebas dari praktek korupsi, pungli, suap dan sogok? Tidak ada yang tahu. Satu hal yang pasti, yang namanya bau bangkai tidak selamanya bisa ditutupi dengan cara apa pun. Tinggal menunggu waktu saja akan terungkap. Beruntung kalau tidak ditangkap. Tapi kalau sampai ditangkap, maka tidak hanya diri sendiri yang malu, tapi satu keluarga. Dan siap-siaplah untuk hidup melarat dibalik terali besi.

Karena itu bagi oknum pejabat, ASN atau PNS, dalam jabatan apa pun saat ini, cukupkan kebutuhan diri Anda dan keluarga dengan gaji yang ada. Dan stop sekarang juga dari praktek korupsi, pungli, suap dan sogok sekarang juga, sebelum ditangkap. Kalau pun tidak ditangkap KPK, Polisi atau penegak hukum lainnya di dunia., sudah pasti akan ‘ditangkap’ Tuhan dan dimasukan ke dalam neraka.


Untuk apa memiliki harta yang banyak dengan cara-cara yang tidak benar, namun hidup tidak tenang, tidak aman dan tidak nyaman?  (yulius lopo)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment