Tidak Ada Dualisme DPK-PKPI

Bagikan Bagikan
SAPA (TIMIKA) - Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan Persatuan Indonesia (DPK-PKPI) Kabupaten Mimika, Max Werluken, menegaskan kalau saat ini tidak ada dualisme bagi PKPI Mimika. Sebab untuk mengetahui kepengurusan PKPI yang sah, disarankan membuka website KPU RI untuk memastikannya.

“Jangan buat bingung masyarakat. Mending buka website KPU pusat supaya lihat siapa Ketum PKPI yang terdaftar di KPU RI. Jadi kalau masalah-masalah dualisme PKPI di Mimika, ini sebenarnya tidak ada,” tegas Max Werluken saat menggelar jumpa pers di kediamannya, belakang SPBU Nawaripi, Rabu (9/8).

Menurutnya, kepengurusan yang terdaftar di KPU RI dan Kemenkumham adalah yang diakui oleh hukum, sehingga kepengurusan PKPI tidak perlu mempersoalkan masalah dualismenya.

Selain itu, untuk memastikan kepengurusan yang sah PKPI di kabupaten, sebaiknya meminta keterangan serta penjelasan dari Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Mimika. “Untuk menyakinkan coba cek ke Kesbangpol Kabupaten Mimika,” ujarnya.

Lanjut Max, berkaitan dengan penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di Mimika tahun 2018 mendatang, seharusnya dilakukan penjaringan di Sekretariat PKPI, bukannya dilakukan dirumah makan. Sebab menurutnya, penjaringan tersebut adalah untuk menjaring calon pimpinan suatu daerah.

“Harusnya di sekretariat, bukan di rumah makan. Ini kantor politik yang menjaring seorang pimpinan,” katanya.

Sejauh ini, kata Max, DKP-PKPI Mimika tidak di instruksikan melakukan penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati, disebabkan saat ini PKPI merupakan partai pendukung pemerintah yang nantinya akan disesuaikan dengan keinginan masyarakat. Kendati demikian, dukungan tersebut harus berdasarkan pada penjaringan aspirasi dari berbagai kalangan. Dimaksudkan agar dalam memimpin daerah harus sejalan dengan visi misi PKPI.

“Nanti masalah penjaringan kita akan lihat pada suara masyarakat, dan disitulah PKPI akan memberikan suara kepada orang yang punya poling tinggi, bukan uang banyak. Kami buat begitu karena kami PKPI tidak mau susah untuk lima tahun kedepan,” katanya.

Untuk dukungan terhadap kandidat yang memiliki pengaruh yang besar terhadap pemerintahan dan masyarakat, ungkap Max, pihaknya tidak harus menentukan pilihan. Tetapi hal itu harus berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) untuk selanjutnya diteruskan ke Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PKPI.


“Nanti kita koordinasi dengan provinsi dan pusat, nanti kandidat mana yang pantas, langsung kita berikan dukungan kepada kandidat yang pantas itu,” ungkapnya. (Ricky Lodar)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment