Tim Asistensi Koordinasikan Pembayaran Hak Dewan

Bagikan Bagikan


SAPA (TIMIKA) - Kasubdit Otsus Papua dan Papua Barat pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda), Thomas Umbupati, mengatakan Tim Asistensi yang ditunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk membayar hak-hak yang melekat pada dewan.

“Nol-nya anggaran di dewan, intinya kehadiran kami untuk memperlancar kinerja DPRD,” kata Thomas saat dijumpai di Distrik Kwamki Narama, Selasa (22/8).

Dijelaskan, dengan di keluarkan surat keputusan (SK) Gubernur terkait pengaktifan kembali keanggotaan DPRD Mimika periode 2014-2019. Maka, berkaitan hak-hak yang melekat pada dewan akan tetap dibayarakan oleh BPKAD setelah Tim Asistensi melakukan koordinasi.

“Jadi seluruh hak-hak DPRD yang belum terbayarkan di kasih ke BPKAD, untuk segera dibayarkan,” jelasnya.

Selain itu, Thomas juga meminta kepada DPRD agar usai mengikuti workshop dapat segera menyiapkan apa saja program DPRD yang nantinya akan di ajukan. Nanti, Tim Asistensi siap untuk bersama-sama menetapkan anggaran sehingga tidak ada program-program yang tidak di akomodir.

“Kami sudah sampaikan kepada anggota dewan supaya segera siapkan program-program DPRD itu apa untuk segera di ajukan,” katanya.

Ia berharap, penyelenggaraan pemerintahan di Mimika bisa berjalan dengan baik, mengingat tahun anggaran tersisa beberapa bulan kedepan. Sehingga, eksekutif dan legislatif diharapkan berjalan secara berdampingan.


“Kita harapkan penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Mimika berjalan dengan baik,” ujarnya. (Ricky Lodar)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment