TP4D Kejari Timika Gelar Sosialisasi Implementasi DD

Bagikan Bagikan


SAPA(TIMIKA) - Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri (Kejari) Timika menggelar sosialisasi implementasi dana desa (DD). Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Timika Alex Sumarna, Kamis (24/8) di ruang rapat Kejari Timika.

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara serentak diseluruh Indonesia ini sebagai wujud dan bentuk pengawal dan pengawasan penggunaan dana desa guna menghindari potensi terjadinya perbuatan penyalahgunaan dana desa yang nilainya ratusan juta bahkan miliar disetiap tahunnya yang dikelola oleh kepala kampung.

Acara sosialisasi ini dihadiri Kepala BPKAD Kab Mimika Aris Timang , Kepala BPMD Mimika Michael Gomar,para Kepala distrik, para Kepala Kampung dan pendamping dana desa.

Kajari Timika Alex Sumarna mengatakan, sosialisasi implementasi DD sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mimika. Oleh karena itu Kejaksaan juga perlu untuk menyelenggarakannya karena ini adalah program pemerintah terhadap masyarakat desa. "Untuk itu Kejaksaan sebagai penegak hukum dan juga bagian dari pemerintah wajib mendukung pelaksanaan dana desa,"katanya.

Dengan sosialisasi diharapkan Dana Desa betul-betul bisa terlaksana dengan baik dan bisa memberikan bermanfaat untuk masyarakat di daerah pedesaan atau kampung. "Supaya pembangunan tidak hanya semata di kota tapi sekarang pembangunan harus dimulai dari kampung . Sehingga pemerataan pembangunan ini berjalan supaya ke depan tidak lagi bilang desa terpencil terisolasi atau ketinggalan dan sebagainya,"ungkapnya.

Kajari mengatakan pembangunan  belum merata.  Untuk menciptakan pemerataan pembangunan, pemerintah pusat menggulirkan dana desa mencapai Rp 800 juta - Rp 1,2 M perkampung. " Bila dana ini digunakan dengan baik dan benar, maka jumlahnya akan terus bertambah besar setiap  tahun. Untuk itu pemerintah desa harus bisa membuktikan bahwa dana desa betul-betul bermanfaat untuk masyarakat desa. Karena tujuan dari pemerintah adalah semata mata untuk kesejahteraan masyarakat," paparnya.

Sementara itu kepala BPMD Michael Gomar menjelaskan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 bahwa asas pengelolaan keuangan desa harus transparansi, akuntabel, partisipatif,  tertib, dan disiplin anggaran.


Gomar menjelaskan, sesuai dengan Permendagri tersebut, Kepala Kampung juga disebut sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa (PKPKD) . "Jadi kepala Kampung juga termasuk kepala SKPD karena juga sebagai pengguna anggaran. Karena kepala kampung diberikan keleluasan dengan peraturan yang ada untuk mengelola semua kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung dengan batasan alokasi anggaran yang diberikan," katanya. (Albin)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment