Wabup Berharap Industri Hulu Migas Berpihak Kepada Masyarakat

Bagikan Bagikan

SAPA (TIMIKA) - Wakil Bupati Kabupaten Mimika, Yohanes Bassang mengatakan, Pemkab Mimika sangat menyambut baik dan mendukung masuknya investor swasta atau kontraktor milik negara yang akan mengembangkan usaha di wilayah Mimika, dengan catatan usaha tersebut berpihak pada masyarakat setempat selaku pemilik hak ulayat.

Hal ini diungkapkan ketika menghadiri sosialisasi Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas) bersama tim KS Migas Pusat yang  dilaksanakan di ruang pertemuan lantai III, Kantor Sentra Pemerintaha, Jalan Cenderawasih, SP III, Distrik Kuala Kencana, Jumat (4/8).

Wabup Bassang mengatakan, merupakan sesuatu yang baik jika ada investor Indonesia yang hendak mengelola hasil kekayaan bumi di Papua.

"Pada prinsipnya Pemkab selalu mendukung apa pun kebijakan yang ditentukan dari pusat. Karena kebijakan itu untuk kesejahteraan bangsa, termasuk masyarakat Mimika,"kata Wabup.

Dijelaskan, banyak hal positif yang menguntungkan dengan masuknya investor mengelola kekayaan alam di Mimika sebab bisa menambah pemasukan pada pendapatan asli daerah (PAD).

"Memang tahap awal usaha itu belum dirasakan. Tapi kalau usaha tersebut sudah berkembang maka PAD kita akan meningkat. Jadi kita semua harus mendukung. Tapi sebaliknya, perusahaan tersebut juga harus bisa memberikan dampak baik bagi masyarakat disekitarnya,"jelasnya.

Sedangkan Manajer Prijinan Non Teknis, Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas, Pelaksana Kegiatan, Yanin Kholison saat diwawancarai usai melakukan pertemuan mengakui, usaha hulu Migas merupakan institusi yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Yanin mengatakan, saat usaha hulu migas ini akan dikerjakan oleh kontraktor milik negara yaitu, Mandiri Arafura sebagai pengeksplorasi.

Menurut Yanin, setelah adanya ijin dan sosialisasi bersama Pemkab Mimika, pihaknya akan melakukan study potensi migas yang berada di wilayah blok non Arafura dengan study lingkungan. Dengan demikian jika ijin lingkungan telah ada maka pihaknya akan melakukan studi lanjutan untuk memperkirakan titik-titik yang akan dilakukan pengeboran.

"Pengeborannya itu nanti akan dilakukan di 2018, kaena sekarang hanya sebagai tahapan awal. Saat ini kita sosialisasikan dengan Pemkab Mimika, terus nanti akan dilanjutkan dengan studi lingkungan dan akan mengurus surat ijin lingkungan," tutur Yanin.

Menurut Yanin, sebelum melakukan pengeboran di 2018, harus didahului dengan studi lingkungan untuk mengetahui titik letak cekungan yang akan dibor.

Ia menambakan, tujuan pengeboran adalah untuk menghitung atau memastikan bahwa, apakah  dalam perut bumi Mimika mengandung migas atau pun tidak. Fase pengeboran akan dilakukan pertahap, dimana jika pada pengboran awal ditemukan ada kandungan minyak, maka akan dilakukan bor ulang pada titik lain agar bisa memastikan jangkauan kandungan minyak ada yang berekonomis atau tidak.

Dengan demikian, jika dinyatakan memilki nilai ekonomis oleh negara, maka pemboran akan berlanjut, namun akan dimulai dengan pengembangan infrastruktur.

"Kita berharap kegiatan eksplorasi ini bisa berhasil, karena saat ini  sumber migas kita sangat lesu. Migas kita saat ini belum ada cadangan baru. Mudah-mudahan di Mimika ini memilki kandungan migas untuk keberlangsungan kebutuhan kita di Indonesia,"katanya.

Ia menambakan, di Bhintuni merupakan salah satu yang berhasil untuk wilayah Papua. Sehingga jika di Mimika memiliki kandungan migas, maka bukan hanya PT Freeport yang memberikan kontribusi terhadap daerah namun migas juga bisa.

Diakuinya, tujuan sosialisasi yang dilakukan untuk mendapatkan suport dari Pemkab. Yanin mengakui, setelah dipaparkan maksud dan tujuan dilakukannya sosialisasi, Pemkab menanggapi dengan baik dan mengakui siap mendukung, namun dengan satu komitmen adalah keberpihakan kepada masyarakat.

"Pemkab mendukung kami dan mendoakan agar tidak menemui halangan. Kami juga dimintai bisa memenuhi tahap perijinan lingkungan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa dapatkan ijin mandiri dari Bupati Mimika," ungkapnya.

Sedangkan terkait dengan sosialisasi terhadap masyarakat melalui lembaga kemasyarakatan, Yanin mengatakan, hal tersebut akan menjadi salah satu agenda penting, namun harus melewati tahapan ijin pemerintah.


"Sosialisasi kepada masyarakat juga sangat penting karena merekalah yang memiliki hak ulayat. Tapi akan kita lakukan jika tahapan awal sudah diselesaikan,"tuturnya. (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment