Warning! Salah Bermedsos Akan Ditindak

Bagikan Bagikan




SAPA (TIMIKA)Kapolres Mimika, AKBP Victor Dean Mackbon menitipkan pesan kepada masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial (medsos). Hal ini disampaikan kepada wartawan usai konferensi pers penetapan tersangka pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) atas nama DD alias Demmy Daskunda, di Kantor Pelayanan Polres Mimika, Rabu (30/8).

Ketidak-bijaksanaan dalam menggunakan media sosial, dapat dikenakan sanksi hukum. Dimana Kapolres menuturkan, mengharapkan semua pihak dalam bermedia sosial diharapkan berpikir positif.
“Kita harapkan semua berpikiran baik, berpikiran jernih memanfaatkan teknologi sebaik-baiknya. Dan tentunya kami dari aparat penegak hokum, Polres Mimika, akan berupaya untuk menegakkan aturan, terutama berkaitan dengan saudara-saudara kita yang menggunakan atau memanfaatkan teknologi atau media sosial tidak sesuai dengan fungsinya,” tuturnya.

Dia menjelaskan, saat ini pihaknya mencermati penggunaan media sosial sebagiannya tidak sesuai peruntukannya. Maka, itu akan menimbulkan masalah di masyarakat.

“Kami lihat juga dampak dari pada aksi-aksi demo dilakukan oleh non-karyawan PT Freeport, ini juga mengarah menggunakan teknologi/medsos. Masyarakat jangan terpancing atau terprovokasi dan manfaatkanlah teknologi itu untuk sesuai dengan kepentingannya,” jelasnya.

Lanjut Victor, karena sudah memberikan ancaman, intimidasi kepada masyarakat yang ada di Mimika. Maka, penetapan tersangka DD sebagai warning untuk mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati lagi, dan bagi siapapun yang menggunakan media sosial sebagai sarana untuk komunikasi.

Akibat provokasi karena penggunaan media sosial yang salah, itu juga berdampak kepada ekonomi, sosial dan budaya yang ada di Mimika.

“Kepolisian dalam hal ini telah melakukan tindakan preventif dan represif untuk menanggulangi kasus-kasus yang akan mengancam keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Tindakan preventif dilakukan melalui imbauan baik melalui media massa, radio dan melibatkan tokoh masyarakat untuk memberikan pengertian kepada masyarakat di lingkungannya,” tuturnya.

“Tindakan represif dilakukan melalui penegakan hukum. Sejauh ini, kasus DD adalah kasus pertama yang kami tangani, tetapi tidak menutup kemungkinan penegakkan hukum untuk kasus serupa lainnya,” tambahnya. (Korneles Materay)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment