Ahli Pidana Dihadirkan Dalam Sidang Sudiro

Bagikan Bagikan


SAPA (TIMIKA) - Sidang perkara dugaan tindak pidana penggelapan dengan terdakwa Sudiro kembali di gelar di Ruang Sidang Chandra, Pengadilan Negeri Timika, Kamis (31/8)

Agenda persidangan kali ini adalah mendengarkan keterangan ahli pidana Dr. Jamin Ginting, SH, MH dari Fakultas Hukum Univeritas Pelita Harapan. Ahli dihadirkan kubu terdakwa dan/atau penasehat hukum terdakwa.

Sebelumnya, terdakwa Sudiro (48) didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan Pasal 374 juncto Pasal 64 ayat (1) “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun (Salam Papua, 30/3).

Kasus yang menyeret Ketua PUK SPKEP SPSI PTFI, Sudiro, diduga telah menggelapkan iuran anggota organisasi tersebut sebesar Rp 3,3 miliar.

Dari pengamatan media Salam Papua, materi pendalaman sidang terkait konstruksi dan perkembangan ketentuan penggelapan dan pertanggungjawaban pidana.

Ahli dihadapan persidangan menjelaskan mengenai historis dan perkembangan  Pasal 374 dan Pasal 372 di Indonesia berdasarkan pertanyaan Penasehat Hukum Terdakwa.

Dari uraian ahli, Pasal 374 dan Pasal 372 dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan yang diatur dalam buku II KUHP, ketentuan ini mula-mula digunakan di negeri Belanda. Lalu, kata dia, diterapkan di Indonesia berdasarkan Pasal II UUD 1945 tentang Aturan Peralihan dengan asas konkordansi. Pasal 372 sebetulnya mengatur penggelapan secara umum, sedangkan Pasal 374 mengatur penggelapan secara khusus dalam hal misalnya adanya hubungan kerja, pencarian atau menerima upah.

JPU juga ketika bertanya soal bagaimana pertanggungjawaban dalam sebuah organisasi, ahli berpendapat, semua bentuk pertanggungjawaban harus sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan AD/ART. Bila belum diatur, rapat anggota organisasi adalah suara tertinggi untuk menentukan suatu perubahan tersebut.

Pertanyaan mendalami dari majelis hakim soal pertanggungjawaban pidana, menurut ahli dalam konteks penggelapan Pasal 374 dan/atau Pasal 372 bobot utamanya adalah perbuatan memiliki (delik formiil). Dalam hukum pidana ketika seseorang melakukan sebuah perbuatan yang melanggar hukum harus dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum. Ada 3 (tiga) kriteria soal pertanggungjawaban hukum pidana. (1) perbuatan tersebut menyalahi atau melampaui kewenangan yang sepantasnya sudah di atur; (2) perbuatan tersebut mengakibatkan keuntungan pribadi; dan (3) perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

“Tentu, kerugian yang dimaksudkan adalah kerugian secara riil, maka tugas persidangan ini membuktikan unsur kerugian. Mana kala salah satu unsur saja dalam dakwaan tidak bisa dibuktikan maka terdakwa harus di putus bebas,” katar ahli. (Korneles Materay)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment