APBD Perubahan, Dewan Fokus Gaji dan Operasional

Bagikan Bagikan




SAPA (TIMIKA) - Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapem Perda) DPRD Mimika Karel Gwijangge, S.IP mengatakan, pada pembahasan APBD Perubahan lebih difokuskan pada operasional serta gaji pegawai. Dan DPRD tidak mengakomodir pembayaran utang-utang Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika. Sementara untuk program fisik akan diakomodir dalam APBD Induk 2018.

"Pada pembahasan kali ini, kita akan pakai prinsip kehati-hatian. Yang harus kita akomodir di perubahan adalah sektor kesehatan, program Rumah Sakit, operasional distrik dan kampung, gaji dan honor serta operasional SKPD prioritas. Yang lainnya kita coba ajukan ke APBD Induk 2018," kata Karel kepada Salam Papua via telpon, Sabtu (16/9).

Menurutnya, jika APBD Perubahan dipaksakan kepada hal-hal yang bukan substansial, maka akan terkesan menghambur-hamburkan anggaran. Pasalnya, waktu yang tersisa tinggal 2 bulan ke depan.
"Kalau dipaksakan kita terkesan buang-buang uang saja," jelasnya.

Ia menegaskan, DPRD akan memperbaiki kesalahan yang ada, sebab fungsi pengawasan melekat pada Dewan. Sehingga kesalahan yang telah dibuat Pemkab Mimika akan diperbaiki sebelum terlambat. Apabila tidak mencapai target, sebaiknya dipangkas dan fokus pada APBD Induk 2018.


"Kami di DPRD, punya tangungjawab perbaiki semua keadaan. Artinya kita mau yang normatif atau sesuai aturan," tegasnya. (Ricky Lodar)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment