Bappeda Gelar Monitoring Meja

Bagikan Bagikan




SAPA (TIMIKA) - Dalam rangka mengevaluasi kemajuan program kerja secara administrasi pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Mimika, Badan Perencanaan Pembanguan Daerah (Bappeda) melaksanakan monitoring meja.

Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian pada Bappeda Mimika, R. Bambang Wiji Wicaksono, S.Sos mengatakan, monitoring meja dilaksanakan sebelum tim monitoring melakukan survei di lapangan terkait realisasi data fisik dengan yang dilampirkan dalam laporan setiap SKPD.

“Hari ini (Kemarin-Red) setiap SKPD menyerahkan laporan secara administrasi. Kita tidak dalam bentuk rapat umum, tapi setiap SKPD akan mengajukan laporan dan pertanggungjawaban di masing-masing bagian,” katanya saat ditemui Salam Papua diruang kerjanya, Senin (18/9).

Usai monitoring, kata Bambang, akan disusul dengan survei lapangan pada pekan depan. Disitu akan mengkaji seluruh anggaran dari berbagai sumber seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Otonomi Khusus (Otsus) dan anggaran lainnya yang termasuk dalam anggaran tahun 2017.

Biasanya, setiap program kerja yang anggarannya seperti dari DAK dan Otsus, sistem pelaporan selalu diberikan secara rutin dan berkala. Karena kini yang terjadi ada keterlambatan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka perangkuman laporan khusus DAK dan Otsus ikut menjadi molor.

“Kalau bicara yang normal, seharusnya laporan itu semua disampaikan per semester. Karena kalau Otsus itu laporannya terkait dengan provinsi dan juga pusat. APBD kita kemarin ditetapkan setelah masuk semester satu, sehingga laporan pun masih nihil. Itu makanya saat ini kita berpacu,” katanya.
Berdasarkan laporan dari bagian keuangan, kurang lebih dua pekan lalu, capaian penyerapan APBD baru mencapai 12 persen. Menurutnya, didalam monitoring meja serta survei lapangan akan mengkaji untuk mengetahui apakah pencapaian tersebut sebanding dengan progres kerja setiap SKPD atau tidak.

“Pencapaian penyerapan sementara itu nantinya akan kita lihat, apakah sebanding atau sebaliknya. Untuk keuangan itu merupakan kewenangan BPKAD, karena kami hanya memonitoring fisik saja. Kalau memang laporan keuangannya sangat rendah sekali, maka akan kita lihat saat monitoring meja,” katanya.

Menurutnya, dari monitoring meja dan evaluasi lapangan yang dilakukan akan menemukan banyak hal yang bisa dijadikan bahan evaluasi untuk tahun-tahun selanjutnya. Oleh karenanya sangat diharapkan agar setiap SKPD yang mempunyai kegiatan belum mulai dilaksanakan atau nol persen, maka akan lebih baik untuk tidak dikerjakan. Hal ini menurutnya untuk menghindari terjadinya hutang. Jika telah menghutang pada tahun 2017 ini, maka akan menambah beban pada APBD tahun 2018.

“Lebih bagus setiap SKPD untuk lebih terbuka. Kalau misalnya ada program yang sama sekali nol persen, lebih baik tidak usah dilaksanakan, karena hanya menambah beban di APBD 2018 nanti. Intinya monitoring meja ini akan dilaksanakan selama satu minggu, karena minggu depannya lagi akan langsung survei lapangan,” tuturnya. (Acik)


Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment