Dinkes Sosialisasi Perundang-Undangan untuk Organisasi Profesi dan Aturan Kepegawaian

Bagikan Bagikan




SAPA (TIMIKA) - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mimika, Jumat (22/9), menggelar kegiatan sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan untuk Organisasi Profesi Kesehatan dan Aturan Kepegawaian di lingkungan Dinkes Kabupaten Mimika. Kegiatan ini akan berlangsung selama dua hari, Jumat dan Sabtu (23/9) bertempat di Hotel Grand Tembaga.

Sekretaris Dinkes Mimika, Reynold Ubra, mengatakan kegiatan sosialisasi ini merupakan pertemua antara tenaga kesehatan Dinkes dan organisasi profesi. Antara lain Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Persatuan Gizi Indonesia (PERSAGI), dan Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik (PATELKI).

Kata Reynold, materi yang disampaikan dalam sosialisasi ini tentang bagaimana tenaga kesehatan pada Dinkes dapat mengetahui tentang organisasi profesi, yang pada dasarnya memiliki tenaga kesehatan. Selain itu, sosialisasi ini dilakukan agar organisasi profesi juga mengetahui ketika anggotanya harus menjadi pegawai pemerintah berstatus baik sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagai bidan PTT atau sebagai tenaga penugasan khusus apa saja, harus dipenuhi dengan syarat-syarat yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Begitu juga dengan pemerintah dalam hal ini Dinkes, harus mengetahui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Karena, pengawasan terhadap tenaga kesehatan dari berbagai profesi, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab organisasi profesi, termasuk kesejahteraan bahkan sanksi sekalipun.

“Kami coba membangun organisai profesi dengan pemerintah melalui dinas kesehatan, supaya pengelolaan tenaga kesehatan di Mimika kedepan jauh lebih baik,” katanya.

Tahun ini, merupakan tahun pertama melalui anggaran Dinkes, organisasi profesi diberikan kontribusi sebagai bentuk kemitraan dalam rangka meningkatkan kapasitas. Misalnya, Dinkes tidak mungkin secara keseluruhan menyelanggrakan pelatihan dalam rangka peningkatan pengetahuan maupun kompetensi profesi. Tetapi itu bagian dari tanggung jawab organisasi profesi.

“Tahun ini kita memulai dengan duduk bersama dengan melakukan sosialisasi untuk bagaimana aspek pemerintah, bagaimana pemerintah sebagai pengguna tenaga profesi, dan bagaimana organisasi profesi sebagai penyedia, pembina juga pengawas,” katanya.

Sementara itu Ketua Panitia, Maria Greta Dimi, mengharapkan sosialisasi ini dapat meningkatkan mutu layanan kesehatan oleh organisasi profesi.

“Kami kira perlu untuk meningkat pengetahuan para kepala puskesmas. Tidak hanya itu, pembinaan dan pengawasaan terhadap tenaga kesehatan di puskesmas perlu ditingkatkan. Sehingga kepuasaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dapat meningkat,” harapnya.

Selama ini, kata Maria, kepala puskesmas telah bekerja sesuai dengan struktur kerja dari atas hingga ke bawah. Mengingat siklus kerja yang ada, perlu diketahui kode etik profesi dan aturan kepegawaian.

“Untuk para tenaga kesehatan perlu mengetahui perundang-undangan dan aturannya,” katanya.
Pelaksanaan kegiatan ini didasari dengan Undang–Undang (UU) Nomor 5 tahun 2014, UU Nomor 36 tahun 2009, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) tentang masing-masing jabatan fungsional.

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini berupa presentase dan ceramah. Dan tidak hanya itu, sesi tanya jawab dan dialog interaktif juga dibuka dalam kegiatan ini.

“Metode seperti ini saya kira cukup efektif untuk menyampaikan pesan yang akan disampaikan kepada para peserta,” katanya.


Kegiatan sosialisasi ini dibuka oleh Kepala Dinkes Philipus Kehek dan dihadiri para kepala puskesmas, perwakilan organisasi profesi, pihak RSUD Mimika, dan staf sub bagian Dinkes Mimika. (Albin/Tomy)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment