Dituntut Bayar Lahan, Pemda Minta Dukungan Pemilik Lahan

Bagikan Bagikan




SAPA (TIMIKA) - Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika yang juga pemilik lahan, Anton Kemong, yang terkena dampak penggusuran pada pelebaran Jalan Cenderawasih menuntut Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika melakukan pembayaran lahan sebelum pembongkaran dilaksanakan.

“Kami sangat mendukung dengan program pembangunan di Mimika. Karena kami juga bagian dari masyarakat Mimika. Tapi kami minta supaya pembayaran harus dilakukan terdahulu sebelum pembongkaran dimulai,” katanya  dalam sesi tanya jawab pada  Sosialisasi pengadaan tanah Jalan Cenderawasih yang digelar di Gedung Tongkonan, Jalan  Sam Ratulangi, Jumat (22/9).

Anton mengingatkan dalam tuntutannya itu berdasarkan pengalaman dan fenomena yang terjadi selama ini. Ketika pembongkaran sudah terjadi, biasanya  pembangunan mandek ,  pembayaran lahan pun  ikut mandek. Pembangunan di Mimika akan terus mengalami kendala,  jika Pemda tidak didahului dengan menyelesaikan masalah lahan milik masyarakat.

“Saya belajar dari Jakarta Timur. Di sana itu pembangunan dilakukan tahun ini. Namun pembayaran lahan masyarakat sudah dilaskanakan beberapa tahun sebelumnya. Intinya pembayaran atau masalah tanah diselesaikan, lalu pembangunan mulai masuk,” katanya.

Menurutnya  masyarakat pemilik lahan tidak akan melakukan keributan atau menghalang-halangi proses pembangunan jika semua hak telah terpenuhi. “Sekarang terbukti pembongkaran lahan yang sudah dibangun kios, pagar atau tanaman dilakukan, namun ditinggalkan begitu saja. Ini tentunya mengecewakan masyarakat. Jadi kalau masyarakat ribut itu wajar, karena mau menuntut hak,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, selain Anton Kemong, Marten Bagau yang juga selaku pemilik lahan korban penggusuran mengatakan, sosialisasi terkait pengadaan tanah sudah dilakukan sejak awal 2016 lalu. Akan tetapi ketika penggusuran berjalan, pembayaran ganti rugi sama sekali tidak dilakukan. Dengan demikian, Marten juga meminta agar  sebelum pengerjaan lanjutan di Jalan Cenderawasih, Pemda melalui bagian pertanahan harus melakukan pembayaran ganti rugi.

“Ini sosialisasi sudah sejak lama. Tapi mana penyelesaiannya? Setiap hari di Mimika ini selalu ada permasalahan tanah, karena selalu membangun sebelum adanya pembayaran lahan. Saya minta tidak boleh ada pengerjaan sebelum lahan dibayar,” katanya.

Hal yang sama juga disampaikan Simon Kasamol yang  mengaku memiliki lahan di depan Bar Lumba-lumba atau disamping Kantor DPRD Mimika. Dia menyebutkan sosoialisasi seperti ini telah dilakukan 2016 lalu. Dia mengaku  pernah mengusulkan agar pengidentifkasian pemilik lahan harus dilakukan lebih dulu  sebelum adanya pembongkaran.  Akan tetapi usulan terebut tidak digubris.

“Saya sudah belajar undang-undang penyelasian masalah tanah. Di dalam UU itu sudah jelas penyelesaian masalah tanah terdahulu baru disusul dengan pembangunan,” ujarnya.

Pemda Minta Dukungan
Menanggapi tuntutan tersebut, Asiten II Bidang Ekonomi Pembangunan, Sekretariat Daerah (Setda) Mimika, Marten Paiding meminta kepada seluruh masyarakat pemilik lahan di sepanjang ruas jalan Cenderawasih, mulai dari depan Lampu Merah Tiga Raja hingga Check Poin Kuala Kencana untuk  mendukung proses pembangunan pelebaran jalan tersebut.

"Kami meminta dukungan bapak dan ibu agar pekerjaan pelebaran jalan dapat dikerjakan sesuai jadwal dan lancar," katanya.

Dia menjelaskan  pembangunan yang sementara dikerjakan bertujuan untuk kebaikan bersama dan kemajuan daerah. Untuk itu melalui sosialisasi ini diharapkan agar semua pihak memiliki satu persepsi dan tujuan yang sama mendukung pembangunan daerah. Dan sosialisasi yang digelar ini  bermanfaat untuk memberikan pencerahan dalam hal  ganti rugi lahan, termasuk bangunan yang terkena dampak pelebaran jalan.

"Tanah dan bangunan serta apa yang ada diatasnya pasti diganti rugi oleh pemerintah. Sehingga pemilik lahan jangan ragu kalau pemerintah tidak bayar," katanya selaku ketua tim pengadaan tanah Kabupaten Mimika.

Meski demikian, dia menegaskan  pengadaan tanah tersebut hingga pembayaran memiliki proses dan mekanismenya tersendiri.  Sehingga dia meminta pemilik lahan  menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada tim penilai.
Sedangkan Kabag Pertanahan, Frits Hambore mengatakan, semua lahan yang menjadi korban penggusuran dalam proses pelebaran Jalan Cenderawasih akan dibayar.

Terkait dana menurut Frits, 2016 lalu Pemda telah menyiapkan dana ganti rugi lahan sebesar Rp 2 Miliar. Akan tetapi dikarenakan dana tersebut tidak mencakupi seluruh lahan di sepanjang jalan tersebut, maka dikembalikan ke kas daerah.

“Bapak dan Ibu semua tidak perlu takut. Pemerintah pasti akan membayarnya. Tahun lalu dana itu sudah ada, tapi tidak pas. Persoalannya kalau kita bayarkan lahan bagi masyarakat yang dibagian depan tiga raja, terus masyarakat yang di depan cendrawasih 66 itu bagaimana? Kita tidak ingin ada yang protes karena yang lain dibayar dan yang lainnya tidak dibayar. Maka saya mengajak  seluruh masyarakat bisa bertahan sambil menunggu proses yang dilakukan pemerintah.

Dia  juga meminta seluruh masyarakat pemilik lahan untuk melengkapi seluruh dokumen tanah. Permintaan itu terkait kelengkapan dokumen proses pembayaran supaya berjalan lancar.


“Kalau bapak dan ibu tidak mempunyai dokumen lahan yang lengkap, terus kami lakukan pembayaran, maka kami yang akan kena sasaran dan dihukum. Kami tidak mau main-main dengan uang negara. Jadi kami mohon kerja samanya,” pintanya. (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment