Eksekutif Diminta Tidak Rekayasa Realisasi APBD 2017

Bagikan Bagikan




SAPA (TIMIKA) – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapem Perda), Karel Gwijangge, S.IP mengatakan, penyerapan APBD 2017 yang disahkan melalui Peraturan Bupati (Perbup) dan baru terealisasi sekitar 32 persen, atau belum mencapai target. Dengan hasil itu, eksekutif diminta tidak merekayasa, sehingga menaikkan target penetapan APBD Perubahan (APBD-P).

“Sudah di amanatkan dalam Permendagri nomor 33 tahun 2017, tentang Pedoman Penyusunan APBD Induk 2018. Maka APBD-P Mimika tahun 2017 tidak usah dipaksakan untuk ditingkatkan lebih tinggi, karena target PAD tidak tercapai,” kata Karel kepada Salam Papua via telepon, Sabtu (16/9).

Dalam rapat koordinasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang rencananya dipimpin langsung Bupati Eltinus Omaleng, SE., MH pada hari ini, Senin (18/9), di Jakarta, realisasi yang hanya sekitar 32 persen diminta tidak direkayasa untuk bisa mencapai 70 sampai 80 persen. Guna mencapai syarat agar bisa dilakukan pembahasan APBD-P.

“Eskekutif harus jujur sesuai capaian dilapangan, jangan ada indikasi rekayasa. Kita harus sepakat, dasar capaian menjadi tolak ukur bisa menetapkan APBD Perubahan. Saya dengar APBD Perubahan 2017 direncanakan dinaikkan menjadi Rp 2,9 triliun. Dengan sisa waktu yang sangat mepet, tak mungkin bisa merealisasikan semua program. Saya kira angka ini terlalu tinggi, dan dugaan bahwa APBD-P itu hanya akan membayar utang-utang yang tidak masuk dalam APBD 2017 lalu,” terangnya.

Menurut Karel, Pemkab Mimika harus mengakui kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan selama 3 tahun terakhir. Artinya, penetapan anggaran tidak mengikuti aturan yang sebenarnya. Bahkan, progres pembangunan pun baru dilakukan empat bulan sebelum akhir tahun, sehingga realisasi anggaran tidak mencapai 100 persen. Selain itu, tidak ada kontrol pembangunan dari pihak legislatif.


“Mari untuk sisa dua tahun masa pemerintahan ini, kita mulai mempertangungjawabkan kinerja kita kepada seluruh masyarakat Mimika. Saya berharap, dengan target perubahan Rp2,9 triliun, perlu kehati-hatian untuk melegalkan sesuatu yang berdampak pada APBD induk 2018, yang juga akan kita bahas di bulan Desember mendatang,” harapnya. (Ricky Lodar)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment