Elminus : Mimika Dijuluki Kabupaten Termiskin

Bagikan Bagikan




SAPA (TIMIKA) - Ketua DPRD Kabupaten Mimika Elminus B Mom menyatakan Kabupaten Mimika mendapat peringkat Kabupaten paling termiskin dari segi perekonimian dan dijuluki kabupaten pengemis  dari seluruh Kabupaten yang ada di Indonesia. “Itu berdasarkan fakta yang ada saat ini di lapangan, ini kenyataan dan wajar,” katanya kepada  wartawan di ruang kerjanya. Jumat (22/9).

Menurutnya penilaian  peringkat  termiskin dan  julukan Kabupaten Mimika sebagai kabupaten pengemis itu dari seluruh kabupaten/ kota yang ada di seluruh Indonesia  diumumkan  para petinggi dan pejabat  tinggi di Jakarta. Meskipun dari sisi anggaran, kata Elminus  Kabupaten Mimika mendapatkan urutan nomor dua terkaya di Indonesia, setelah Bontang di Kalimantan.  Tapi Mimika mendapatkan peringkat Kabupaten termiskin. Penilaian peringkat itu disebabkan tidak jalannya pembangunan di Kabupaten Mimika.  “Sangat disayangkan, anggaran besar tapi ekonomi termiskin dari daerah lain,” katanya.

Dia mengatakan kriteria peringkat itu disorot dari pembangunan yang tidak berjalan dan  Peraturan Gubernur (Pergub) juga  tidak pernah dijalankan.   “Pembangunan yang tidak jalan, yang dirugikan itu masyarakat Timika,” ujarnya.

Dikatakannya untuk merubah peringkat  tersebut , anggota DPRD Mimika bersama Pemerintah Daerah akan berusaha selama dua tahun sisa ini siap pro pada kebutuhan masyarakat.  Apabila pemerintah tidak mendorong program kesejahteraan masyarakat. DPRD akan berupaya mengedepankan program kesejahteraan masyarakat dan mendorong peningkatan  pembangunan fisik dan non fisik.

“Selama ini pembangunan tidak jalan, jadi sisa waktu yang ada kami siapkan diri untuk membangun Timika untuk kepentingan masyarakat,” katanya.

Dari data yang dihimpun media ini penilaian dan penetapan peringkat Kabupaten Mimika sebagai Kabupaten termiskin yang diumumkan para petinggi dan pejabat tinggi di Jakarta tidak berbanding lurus dengan data penetapan yang tertuang dalam  Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 131/2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015–2019. Perpres itu ditandatangani tertanggal 4 April 2015 lalu, seperti tertuang dalam situs Setkab, Kamis (10/12).

Dalam Perpres itu disebutkan,  daerah tertinggal,  yakni daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Penetapan daerah tertinggal itu berdasarkan kriteria:  “Perekonomian masyarakat; Sumber daya manusia;  Sarana dan prasarana;  Kemampuan keuangan daerah;  Aksesibilitas; dan Karakteristik daerah.

"Kriteria ketertinggalan sebagaimana dimaksud diukur berdasarkan indikator dan sub indikator. Ketentuan mengenai indikator dan sub indikator sebagaimana dimaksud diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal," bunyi pasal 2 ayat 2 dan 3 perpres tersebut.

Menurut perpres ini, pemerintah menetapkan daerah tertinggal setiap 5 tahun sekali secara nasional berdasarkan kriteria, indikator, dan sub indikator ketertinggalan daerah. Penetapan daerah tertinggal sebagaimana dimaksud dilakukan berdasarkan usulan menteri dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah.

Dalam hal adanya pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah kabupaten; atau upaya mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam, menurut perpres ini, presiden dapat menetapkan daerah tertinggal baru.

Dengan Perpres ini ditetapkan daerah tertinggal tahun 2015-2019 122 kabupaten kota tergolong daerah tertinggal sebagaimana tercantum dalam lampiran  tidak terpisahkan dari Perpres  itu dan terdata Kabupaten Mimika salah satu kabupatan terkaya mendapat peringkat kedua dari sisi perkapita. (Tomy/Red).
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment