Ganti Rugi Tanah Tuai Kontroversi

Bagikan Bagikan
SAPA (TIMIKA) -  Proses penyelesaian pengadaan tanah milik masyarakat korban penggusuran pelebaran Jalan Cenderawasih menuai kontroversi. Karena, keinginan Pemerintah Daerah (Pemda) dan seluruh masyarakat pemilik tanah saling bertolak belakang. Solusi untuk memecahkan persoalan itu, Pemda Mimika melalui Bagian Pertanahan membuka sekretariat khusus  dan direncanakan di Hotel Kanguru untuk memudahkan pelayanan kepada pemilik lahan dan menambah jam pelayanan diluar jam kantor.

“Kemungkinan di Hotel Kanguru. Ini karena kita juga kewalahan dengan tempat. Nanti kalau ada masyarakat yang mau menyelesaikan persoalan pelepasan lahannya, akan kita layani disekretariat,” kata Kabag Pertanahan Pemda Mimika, Frits Hambore usai pelaksanaan sosialisasi pengadaan tanah Jalan Cenderawasih, di Gedung Tongkonan, Jumat (22/9) lalu.

Frits mengatakan, ganti rugi tanah milik masyarakat secara pasti akan dibayar. Namun, memenuhi tuntutan masyarakat yang menginginkan pembangunan jalan bisa berjalan, setelah tanah dibayar, itu sesuatu yang sulit untuk disepakati. Maka, pertanahan memberikan pelayanan dan menjalin konsultasi yang lebih intens dibuka sekretariat khusus.

“Semua masyarakat yang tanahnya jadi korban penggusuran dalam pengerjaan Jalan Cenderawasih, boleh datang setiap hari di sekretariat kami. Kami akan layani setiap hari selama satu minggu,” katanya.

Dikatakannya, kunci dalam kelacaran ganti rugi tanah ada pada ketepatan tim identifikasi dalam hal pengukuran tanah.  Apabila petugas mengidentifikasi pengukuran tanah milik masyarakat tepat soal panjang dan lebar. Maka tim anggaran akan mudah menghitung nilai ganti ruginya.

“Kita cuman minta supaya semua dokumen tanah itu harus dilengkapi. Kalau sudah lengkap dan diserahkan ke tangan kami, maka ganti rugi pasti akan dibayar,” katanya. (Acik)


  
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment