Hak Inisiatif DPRD Harusnya Berlaku Sejak 2016

Bagikan Bagikan




SAPA (TIMIKA) - Meski Undang-Undang menyebutkan Kepala Daerah menetapkan Perda dengan persetujuan DPRD, tidak berarti semua kewenangan membentuk Perda ada pada Kepala Daerah, dan DPRD hanya memberikan persetujuan saja. DPRD juga dilengkapi dengan hak mengajukan rancangan Perda dan hak mengadakan perubahan rancangan Perda. Bahkan persetujuan itu sendiri mengandung kewenangan untuk menentukan.

Hak mengajukan rancangan Perda selain dimiliki eksekutif, juga dimiliki oleh DPR, lazimnya disebut hak inisiatif untuk mengajukan rancangan Undang-Undang atau Perda. Dalam hal ini, DPR atas inisiatif sendiri dapat menyusun dan mengajukan rancangan Perda.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPRD Mimika, Karel Gwijangge, kepada wartawan di gedung DPRD, Senin (25/09), mengatakan Raperda peraturan daerah yang merupakan inisiatif DPRD tentang hak keuangan dan administratif  Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Mimika, merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017, yang telah dicanangkan Presiden Republik Indonesia.

“Hak inisiatif dewan dari 2004 tidak pernah naik. Setelah adanya kajian dari Pemerintah Pusat maka akan ada kenaikan. Selama ini tunjungan keluarga 120 ribu per bulan. Hal itu sudah tidak mungkin, melihat kemajuan jaman dan keadaan kondisi saat ini. Tahun 2004 hingga 2017 sudah berubah. Kami tidak melihat angka. Ada yang sudah langsung melekat dan tidak menggunakan Peraturan Gubernur (Perbub). DPRD hanya sebatas pembuat Perda saja,” jelasnya.

Perda ini harusnya, kata Karel, sudah berlaku sejak tahun 2016. Tetapi karena kondisi yang terjadi saat ini, makanya adanya keterlambatan. Perda ini berlaku secara nasional dan daerah lain sudah diberberlakukan sesuai PP No. 18 tahun 2017. Bagi Kabupaten yang normal, sudah berlaku.

“Perda hak inisiatif dewan itu boleh melebihi provinsi, dan harus melihat keuangan daerah. Hal lain yang harus dilihat adalah kategori dari kabupaten itu sendiri. Kabupaten Mimika sendiri termasuk dalam kategori tinggi. Dalam penentuan besar tidaknya  itu tidak ada hitungan angka. Karena setiap tahun Perbub itu selalu berubah,” terangnya.

Kata dia, hampir setiap peraturan daerah sudah harus berlaku sejak ditetapkan. Hal itu sesuai dengan peraturan yang ada dan tidak dibuat sendiri. Lain halnya dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). OPD di Kabupaten Mimika berlaku nanti di tahun 2018.

Untuk OPD sendiri tidak bisa ditetapkan dan diberlakukan saat itu juga. Karena akan mengganggu semua proses yang sudah jalan. Ditetapkan sekarang dan diberlakukan tahun depan, khusus OPD,” katanya.

Perda inisiatif DPR antara lain, standar satuan harga pakaian dinas dan atribut pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Mimika. Besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD. Tunjangan transportasi, besaran kompensasi tenaga ahli fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Mimika, serta perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD. (Tomy)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment