Hari Ini Penandatanganan NPHD di Jayapura

Bagikan Bagikan




SAPA (TIMIKA) - Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Mimika, Andi Ramli S.Sos, Selasa (26/9), menemui Komisi A DPRD Mimika. Pertemuan ini membahas terkait anggaran Pilkada yang tak kunjung cair. Pasalnya, batas akhir penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) akan berakhir pada tanggal 27 September (Hari ini-Red).

Dalam pertemuan itu, Andi Ramli mengatakan bahwa penandatanganan NPHD akan dilaksanakan pada hari ini, Rabu (27/9), di Jayapura. Penandatanganan akan dihadiri oleh Ketua DPRP, MRP, Kapolda Papua, Ketua KPU Papua, Bupati/Walikota se-Papua, Kejati, dan Kapolres se-Papua.

“Hal ini sesuai dengan undangan resmi dari Gubernur Papua, dan akan dilaksanakan di Jayapura khusus untuk wilayah Papua. Kami baru saja mendapatkan informasi terkait NPHD ini, dan hal ini akan saya langsung sampaikan kepada Sekda Mimika,” katanya.

Lebih lanjut, Ia menjelaskan, besaran anggaran hibah untuk Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Mimika dalam menyelanggarakan agenda Pilkada di Mimika, belum diketahui secara pasti. Pasalnya, keuangan Pemerintah Kabupaten Mimika saat ini menurutnya, mengalami defisit. Dan selama ini pos bantuan untuk APBD tidak ada, karena penetapan anggaran berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup).

“Masalah besaran anggaran untuk KPUD nantinya, saya tidak tahu. Kita lihat saja besok (Hari ini) waktu penandatanganan NPHD,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Mimika Saleh Alhamid, mengatakan permintaan anggaran Pilkada oleh KPUD, merujuk pada aturan yang ada. Diharapkan KPUD jangan sampai tidak menjalankan tahapan Pilkada hanya karena tidak adanya anggaran.

“Kami DPRD dari Komisi A akan terus mendorong hal ini, karena ini juga merupakan tugas kami. Jangan sampai kekuatiran kita itu terjadi. Pilkada Kabupaten Mimika batal hanya karena tidak adanya anggaran,” katanya.

Kesbangpol, kata Saleh, harusnya mengetahui masalah ini. Karena hal ini menyangkut keuangan agenda politik.

Diperkirakan 18 Distrik yang ada di Kabupaten Mimika akan mengikuti pesta demokrasi Pilkada serentak 2018. Dan untuk mendatangi distrik-distrik tersebut, tentunya membutuhkan anggaran yang cukup.

“18 distrik akan mengikuti pesta demokrasi. Untuk mengadakan sosialisasi ke tiap distrik, tentunya membutuhkan dana,” ujarnya.

Diketahui, batas akhir dari penandatanganan NPHD tanggal 27 September 2017. Apabila penandatanganan tidak terwujud, dikuatirkan Pilkada di Mimika batal digelar.

Sebelumnya KPUD mengajukan anggaran penyelengaraan Pilkada di Mimika sebesar Rp80 milyar. Namun, setelah di rasionalisasi oleh tim anggaran, pemerintah menetapkan nilai hibah untuk Pilkada sebesar Rp50 milyar. Namun, KPUD tidak menerima nilai Rp50 miliar tersebut karena pemerintah dalam melakukan rasionalisasi tidak melibatkan KPUD. Bahkan jumlah tersebut dianggap tidak cukup dengan yang dibutuhkan KPUD. (Tomy)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment