Hari Minggu Semua Pelayanan Dihentikan

Bagikan Bagikan




SAPA (TIMIKA) - Demi keamanan di Kabupaten Mimika, DPRD berencana membuat Peraturan Daerah (Perda) yang melarang adanya aktifitas pelayanan di hari Minggu dan hari besar lainnya.

Ketua DPRD Mimika, Elminus B. Mom mengatakan, Perda yang rencana akan dibuat, nantinya akan melarang atau menutup semua pelayanan yang ada di Kota Timika. Larangan ini dibuat khusus di hari Minggu dan hari hari besar lainnya. Dalam peraturan ini, semua pelayanan seperti toko-toko yang ada di Timika harus tutup, begitu juga di pasar. Sehingga, menurutnya, pada hari Minggu semua aktifitas diluar rumah ditiadakan.

“Warga Timika nantinya diminta menyelesaikan aktifitasnya sampai hari Sabtu saja, seperti belanja ke pasar dan toko-toko, bukanya sampai hari Sabtu. Khusus hari Minggu, warga harus beribadah sesuai dengan keyakinannya,” katanya.

Rencana pembuatan Perda ini setelah melihat bahwa selama ini di Kota Timika dan sekitarnya sering terjadi kekacauan yang di awali pada hari Minggu. Untuk membatasi kekacauan yang selama ini terjadi, DPRD mengupayakan adanya Perda yang dapat itu dengan baik.

“Setiap kejadian yang membuat Timika itu kacau lebih banyak di hari Minggu. Kejadian seperti pembunuhan, perang, mabuk-mabukan yang membuat keributan, tabrakan karena pengaruh minuman keras, semuanya diawali dihari Minggu. Jadi mulai nanti Perdanya dibuat,” ujarnya.

Untuk sistem pengaturannya dilapangan, nantinya akan melibatkan pihak kepolisian, pemerintah dan lembaga adat Lemasko dan Lemasa. Ketiga lembaga ini akan bekerja bersama-sama untuk meminimalisir hal-hal yang menyebabkan timbulnya suatu keributan atau kekacauan.

“Hal ini merupakan kewenangan daerah. Daerah atau Kabupaten/Kota sudah banyak yang menerapkan Perda tersebut. Jadi dalam waktu dekat ini, di Timika juga harus dijalankan,” katanya.

Untuk mengatasi masalah dalam impelementasi Perda ini, akan banyak instansi yang dilibatkan. Apabila Perda ini di sahkan, maka saran konstruktif pemerintah harus aktif mensosialisasikan sampai ke masyarakat bawah. Sehingga masyarakat paham betul tentang aturan yang ada didaerahnya.

Selanjutnya, pemerintah harus menggunakan pendekatan persuasif, arif dan bijaksana. Dalam pelaksanaanya tidak boleh ada arogansi kekuasaan, karena berinteraksi dengan rakyat, bukan sedang berhadapan dengan penjajah.

“Dan penegakkan aturan harus diiringi dengan pendekatan pembinaan, bukan represif. Jangan sampai model-model penggusuran yang represif seperti yang selama ini kita sering saksikan. Ada Perda di Serang (Banten) yang dipersoalkan karena mengatur buka-tutup warung makan. Sementara ada juga Perda di Papua yang juga mengatur penutupan toko-toko di hari Ahad (Minggu), atau penghentian semua aktivitas tanpa kecuali saat Hari Nyepi,” katanya.

Terkait Perda ini, pemerintah diminta harus cermat mengkaji subtasinya dengan cara yang tepat, sehingga tidak menimbulkan polemik.

Elminus yang juga penulis buku "Otonomi Sepenuh Hati" ini, juga mengatakan bahwa otonomi daerah memberi ruang bagi setiap daerah untuk menggali potensinya, menyelesaikan masalah, dan menghadirkan perubahan sesuai dengan kearifan lokal masing-masing daerah.

Inilah esensi otonomi yang diperjuangkan saat reformasi lalu,” ujarnya. (Tomy)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

1 komentar: