Jika Pilkada Mimika Batal

Bagikan Bagikan




SAPA (TIMIKA) - Kesepakatan penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemkab Mimika dengan KPU Mimika, sampai saat ini belum menemui titik terang. Akibatnya, Pilkada serentak 2018 di Mimika terancam batal. Hal ini tentunya berdampak kepada para calon yang di usung melalui partai maupun perseorangan yang akan maju dalam Pilkada.

Ketua KPU Kabupaten Mimika, Theodora Ocepina Magal, S.KM ketika ditemui Salam Papua di ruang kerjanya, Senin (18/9), mengatakan, sejauh ini KPU hanya bisa menunggu keputusan dari Bupati Mimika terkait anggaran. KPU selaku penyelenggara agenda Pilkada di Mimika, telah menyurat ke bagian keuangan Pemkab Mimika dan KPU pusat terkait masalah yang terjadi saat ini.

“Kami hanya bisa menunggu. Kami telah menyurati bagian keuangan Pemkab Mimika agar di sampaikan kepada Bupati Mimika. Tidak hanya itu, kami juga menyurati KPU Pusat terkait permasalahan yang terjadi,” katanya.

Sangat disayangkan apabila Pilkada di Mimika harus batal akibat tidak adanya anggaran. Secara struktur kerja dan kode etik, KPU tidak memiliki masalah terkait pembatalan Pilkada. KPU hanya kuatir peserta perseorangan yang akan ikut dalam Pilkada di Mimika. Apabila pilkada batal, maka massa calon perseorangan tersebut akan mempertanyakannya. Sedangkan peserta yang maju melalui partai, juga akan mempertanyakan masalah yang terjadi.

“Apabila hal ini terjadi, tentu masyarakat yang akan dirugikan, calon dari partai dan calon perseorangan,” ujarnya.

Dampak yang terjadi, tentunya juga mengarah kepada pemerintah daerah seperti yang di amanatkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 15 tahun 2011, tentang penyelengara pemilihan umum. Dalam UU ini dijelaskan bahwa anggaran pelaksanaan Pilkada dibebankan kepada APBD/APBN.

“Apabila Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Mimika tidak mengeluarkan anggaran, maka akan berurusan dengan KPU Pusat,” katanya.

Apabila Pilkada batal, maka pimpinan daerah dalam hal ini Bupati Mimika saat ini tetap menjalankan pemerintahannya sampai dengan masa bakti yang ditentukan. Selanjutnya setelah habis masa bakti, pemerintahan yang kosong akan diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat.

Apabila benar Pilkada tidak terlaksana, selanjutnya persoalan ini akan diserahkan kepada Pemerintah Pusat terkait langkah yang akan diambil untuk Pilkada di Mimika. Batas akhir dari NPHD sendiri sampai tanggal 27 September 2017.

“Sisa waktu yang ada tinggal 9 hari, terhitung mulai tanggal 18 September ini. Kita lihat nanti langkah apa yang akan diambil oleh Pemerintah Pusat,” katanya.

Pelaksanaan tahapan Pilkada sudah molor selama tiga bulan. Tahapan yang sudah terlewatkan adalah sosialiasai terkait pemilih pemula dan sosialisasi terkait persyaratan calon perseorangan.

“Tiga bulan terlewati ini meliputi sosialisasi, tidak bisa kita lakukan karena anggaran tidak ada,” ujarnya.

Memasuki bulan Oktober, KPU sudah masuk dalam perekrutan tenaga Panitia Pemungutan Suara (PPS). PPS ini nantinya akan bertugas membantu KPU dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap. Tenaga PPS juga akan membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih dan mengumumkan daftar pemilih.

“Nah, untuk melaksanakan itu semuanya pasti menggunakan biaya. Kami hanya menunggu keputusan dari Bupati,” katanya. (Tomy)


Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment