Klinik, Toko Obat dan Swalayan Banyak Menyalahi Aturan

Bagikan Bagikan




SAPA (TIMIKA) –Sekertaris Dinkes Kab Mimika Reynold Ubra mengatakan dari hasil pantaun petugas Dinkes di lapangan 100 persen klinik yang beroperasi di Kota Timika sudah mengikuti prosedur dan berbenah dan sesuai  standar.  Standarisasi itu diukur dari sebagian besar klinik di Mimika bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

"Kalau semua Klinik sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Maka klinik  tersebut sudah sesuai standar minimal yang ditetapkan  pemerintah," katanya saat ditemui Salam Papua di Kantor Sentra Pemerintahan, Jumat (22/9) lalu.

Menurutnya dalam satu tahun terakhir ini Dinkes sama sekali tidak lagi mengeluarkan izin operasional untuk Rumah Sakit maupun klinik yang baru. Karena Dinkes harus melihat  kelengkapan dokumen lain seperti Amdal. Tetapi surat izin untuk profesi tetap dikeluarkan oleh Dinkes.

"Untuk surat izin profesi kami link dengan organisasi profesi di Kab Mimika. Artinya ada kemajuan dalam hal bagaimana melakukan pembinaan, pengawasan dan bekerja sama dengan fasilitas kesehatan swasta yang ada di Mimika," katanya.

Berbeda dengan pernyataan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pengawasan Klinik dan Dokter Praktik Swasta Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mimika Susanti J Wulansari S.si. Apt  mengatakan, Tim Pengawasan Klinik dan Dokter Praktik Swasta Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika ketika melakukan kunjungan terhadap sejumlah klinik dan toko obat beberapa waktu lalu, menemukan sejumlah permasalahan.

“Tim ini menemukan permasalahan seputar larangan penjualan obat di Supermarket serta izin usaha operasional toko obat dan klinik di Kabupaten Mimika,” katanya ketika ditemui Salam Papua di Hotel Serayu beberapa waktu yang lalu.

Dia menyebutkan, tim pengawasan melakukan kunjungan terhadap 22 klinik yang aktif di Kota Timika. 42 Apotek obat, 4 toko obat berizin dan toko swalayan besar yang ada di Kota Timika. Dalam kunjungan tersebut, ditemukan adanya supermarket besar yang menjual obat yang dilarang dijual oleh supermarket.

“Untuk penjualan obat  ada aturan tersendiri yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha, seperti supermarket besar, toko obat  dan klinik. Masing masing itu mempunyai porsinya sendiri-sendiri untuk menjual obat,” katanya.

Susanti menjelaskan, supermarket hanya diperbolehkan menjual obat yang berlogo hijau. Logo lingkaran hijau dengan garis tepi hitam ini menandakan bahwa obat tersebut adalah obat bebas. Obat dengan logo ini boleh dijual bebas dan dapat dibeli tanpa resep dokter.

Toko obat hanya diperbolehkan menjual obat yang berlogo hijau biru dengan lingkaran hitam. Logo lingkaran biru dengan tepi garis hitam ini menandakan obat bebas terbatas. Obat dengan logo ini merupakan obat keras tetapi masih diperbolehkan dijual atau dibeli bebas tanpa resep dokter. Namun harus disertai dengan tanda peringatan di kemasannya.

Untuk klinik, diperbolehkan menjual obat sesuai dengan semua warna logo tersebut. Obat yang berlogo merah harus dengan resep dokter. Logo lingkaran merah dengan huruf  K warna hitam yang menyentuh garis tepi warna hitam menandakan obat keras. Obat keras juga termasuk obat daftar G dimana “G” adalah singkatan dari bahasa Belanda “Gevaarlijk” artinya berbahaya. Maksudnya obat dalam golongan ini berbahaya jika pemakaiannya tidak berdasarkan resep dokter.

“Yang bisa dijual di supermarket hanya yang berlogo hijau. Kemudian toko obat yang berlogo hijau dan biru dan apotek bisa menjual semuanya. Semua itu ada aturannya. Jadi tidak boleh sembarangan untuk menjualnya,” jelasnya.

Terkait temuan perizinan usaha dan operasionalnya yang tidak jelas, Susanti mengatakan,  temuan yang ada di lapangan ada klinik yang terlambat memperpanjang izinnya. Bukan tidak memiliki izin. Selain itu banyak pekerja yang ada di klinik dan toko obat yang tidak memiliki izin praktik sesuai dengan profesinya.

“Banyak pekerja tidak memiliki izin praktik dari profesi masing masing. Karena setiap profesi itu berbeda-beda. Mereka itu harus terintegrasi secara nasional,” katanya.

Tenaga kesehatan seperti bidan, perawat, apoteker, sanitarian, ahli gizi, petugas Kesehatan Masyarakat (Kesmas), dan analis laboratorium diharuskan memiliki izin praktik.

Selama ini tenaga kesehatan diwajibkan mempunyai izin praktik. Nantinya tenaga kesehatan yang belum memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) layaknya dokter tidak boleh praktik dan bekerja di pelayanan kesehatan serta diragukan kualitasnya.

Terkait banyaknya masalah yang ditemukan, dia menambahkan, langkah yang mereka ambil hanya lebih kepada edukasi. Kami meminta kepada pelaku usaha yang belum memperpanjang izin usahanya untuk segera diperpanjang. Bagi pekerja segera dibuat izin praktik profesinya.

“Terjadinya penyimpangan dan kurang perhatian terhadap izin yang ada, kami dari dinas kesehatan meminta untuk segera menyelesaikan permasalahannya.” ujarnya.

Dia menilai, untuk  di Timika sendiri mobilisasi  tenaga itu cukup tinggi. Hal ini yang menyebabkan pihak pelaku usaha kerepotan untuk menyelesaikan permasalahan terkait izin praktik tenaga kerja yang dipekerjakan di klinik  dan toko obat.


Pemerintah telah mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan apotek. Dasar hukum pemberian Izin Mendirikan Apotek dan Toko Obat berdasarkan kepada  Undang-undang Obat Keras ( St. 1937 No. 541 ), Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara tahun 1997 No. 10, Tambahan Lembaran Negara No. 3671 ), Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara tahun 1997 No. 67, Tambahan Lembaran Negara No. 378 ). (Albin/Tomy)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment