Kontraktor Lokal Keluhkan Pembagian Proyek Dana Otsus

Bagikan Bagikan


SAPA (TIMIKA) - Kontraktor lokal di Kabupaten Mimika sangat mengharapkan perhatian serius dari Bupati Mimika Eltinus Omaleng, SE dan Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe.

Permintaan ini disampaikan karena tidak ada keberpihakan terhadap kontraktor lokal atau Putra Papua dalam pembagian proyek yang bersumber dari dana Otonomi Khusus (Otsus) pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Mimika.

Dua orang mama dengan inisial AM dan IT  kepada Salam Papua di Kantor Pusat Pemerintahan (Puspem) SP III, Kamis (31/8) mengatakan sejak 2014 lalu mereka telah mengajukan persyaratan dengan harapan bisa  menangani sebagian proyek pembangunan di Mimika yang bersumber dari dana Otsus. Tapi hingga saat ini semua SKPD pengelola dana Otsus tidak memberikan pengerjaan proyek.

"Kami minta Bupati dan Gubernur serius perhatikan pengelolaan dana Otsus supaya berpihak ke warga asli Papua. Percuma kami keluarkan biaya ke Gapensi, menggandakan berkas serta buang-buang biaya transportasi ke Kantor Puspem. Kami urus berkas untuk pengajuan penanganan proyek tidak gratis, tapi mengeluarkan uang yang banyak. Sekarang kalau berkas-berkas kami sudah mati, kita mau pakai dana dari mana untuk memperbaruinya,"ungkap Mama AM.

AM mengakui, sejak adanya kebijakan pemerintah Pusat yang memberikan kesempatan khusus bagi pengusaha asli Papua untuk mengelola  proyek dari dana Otsus, pihaknya bersemangat ikut mengelola dana tersebut, namun semua berkas yang telah diajukan tidak terakomodir.

"Kami tadi (Rabu, 31/8-Red) kecewa setelah pergi cek ke Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP). Saat kami cek berkas yang sudah kamu ajukan, ternyata nama kami tidak ada. Lalu siapa yang menang tendernya? Kenapa tidak diumumkan? Kenapa harus rahasiakan siapa yang mengelola peroyek itu," kata MA.

MA mengatakan, sejak lama mengajukan berkas ke DKP untuk mengelola proyek perikanan, namun saat dilakukan pengecekan, Sekretaris DKP mengakui pemenang tender telah ada dan berjumlah enam kontraktor dengan asal-usul tidak jelas dan tidak diumumkan.

"Coba mereka tempelkan nama, supaya kita tidak buang biaya untuk cek setiap hari. Kalau tidak tempelkan nama-nama kontraktor, itu berarti ada yang dirahasiakan,"katanya.

Sedangkan Mama IT mengakui, banyak dinas yang mengelola dana Otsus  memberikan proyek dengan nilai kurang dari Rp 500 juta kepada kontraktor non Papua. Ini bertentangan dengan peraturan pengelolaan dana Otsus.

"Dinas Tata Kota, Pertanian dan Perkebunan, Perikanan, Kesehatan serta PDP itu semua yang kelola dana Otsus tapi dibagi secara diam-diam. Sedangkan kontraktor lokal tidak tahu sama sekali.  Yang selama ini mengangkat kontraktor Papua hanya DPU, sedangkan yang lain tidak ada," ungkap IT.
IT mengakui, meski sebagai perempuan, namun dikarenakan mampu untuk ikut membangun Mimika, dirinya berani berusaha termasuk berniat mengelola dana Otsus sebab dipercayakan khusus bagi masyarakat lokal.

Selain itu sebagai Mama, memiliki tanggung jawab besar dalam membiayai anak-anak sekolah sebab, penghasilan suami tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga khususnya masa depan anak.

"Kami ini kecewa karena kami tidak diberikan kesempatan untuk bersaing dengan kontraktor lain. Kami sangat kecewa karena telah banyak buang uang dan sia-sia. Karena itu kami butuh perhatian dari bupati dan gubernur. Kami mau ketemu bupati, tapi susah karena beliau sibuk," ujarnya. (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment