KPUD Harap Penandatanganan NPHD Tidak Terkendala DKPP

Bagikan Bagikan




SAPA (TIMIKA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Mimika Theodora Ocepina Magal, S. KM mengatakan, molornya penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan KPUD tidak terkendala dengan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terhadap  lima komisioner KPUD yang dilaporkan sejumlah politisi.

"Belum ada. Kami harap minggu depan ada kejelasan," kata Ocepina kepada Salam Papua via whatssap, Sabtu (2/9).

Oce menjelaskan KPUD sudah terlambat menjalankan tahapan-tahapan Pilkada diantaranya melakukan sosialisasi dan pemutakhiran daftar pemilih tetap (DPT). "Kami sudah terlambat dua bulan," jelasnya.

Menurut Oce, Pemkab Mimika telah berkoordinasi dengan Sekda Provinsi Papua TEA Hery Dosinaen, SIP, MKP dan Ketua KPU Provinsi Papua Adam Arisoi, SE beberapa waktu lalu terkait kesiapan penandatanganan NPHD oleh Pemkab Mimika. Dengan demikian, kesiapan tersebut harus bisa dilaksanakan dalam waktu dekat.

"Pertemuan tanggal 29 Agustus 2017,  Pemda sudah sampaikan ke Sekda Provinsi Papua dan Ketua KPU Provinsi Papua bahwa Mimika sangat siap untuk menandatangani NPHD," lanjutnya.

Dirinya berharap, tidak ada alasan untuk memperlambat penandatanganan NPHD. Sebab Bupati mengatakan anggaran sudah ada, namun tunggu komisioner yang baru setelah adanya sidang DKPP.

"Kami berharap tidak ada alasan lagi dari Bupati karena putusan DKPP sudah ada beberapa waktu lalu. Jadi tidak bisa mengatakan masih menunggu putusan DKPP," katanya. (Ricky Lodar)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment