Larangan Miras dan Polisi Adat Akan di Perdakan

Bagikan Bagikan




SAPA (TIMIKA) - Maraknya peredaran minuman keras (Miras) di Kabupaten Mimika, mendorong DPRD untuk membuat suatu Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur peredaran minuman haram tersebut di Mimika. Selanjutnya agar Perda tersebut efektif, nantinya juga akan dibuat Polisi Adat sebagai pasukan pengawasan dilapangan dan di Perdakan.

“Perda ini dibuat setelah ada kesepakatan dari gereja dan tokoh-tokoh masyarakat,  kepala suku dan pihak keamanan, bahwa miras tidak ada lagi, karena sudah terlalu banyak korban,” kata Ketua DPRD Mimika, Elminus B. Mom baru-baru ini.

Dalam Perda tentang miras ini, nantinya peredaran miras hanya bisa dijual pada suatu tempat khusus yang jauh dari Kota Timika. Sehingga bagi warga yang ingin konsumsi miras, bisanya ditempat khusus tersebut.

“Jadi orang yang ingin minum tidak bisa lagi di sembarang tempat di Kota Timika, seperti yang terjadi saat ini. Apabila ingin miras, beli dan minum disatu tempat,” ujarnya

Pembuatan Perda tentag miras sekaligus mencakup pengawasannya. Dalam pengawasan, nantinya akan dibentuk tim yang disebut dengan Polisi Adat. Polisi Adat sendiri akan direkrut  dari personil Kepolisian, Satpol PP dan dan lembaga adat.

Polisi Adat nantinya akan ditempatkan di dalam kota untuk melakukan pengawasan peredaran miras, terutama di pelabuhan dan bandara. Selain melakukan pengawasan terhadap miras, Polisi Adat juga akan melakukan pengawasan terhadap pendatang yang baru tiba di Mimika.

“Polisi Adat ini nantinya yang akan melakukan pendataan terhadap keberadaan pendatang baru di Timika. Mereka harus cepat tahu dan tanggap terhadap keamanan lingkungan. Dua lembaga adat yakni Lemasa dan Lemasko akan dilibatkan dalam masalah ini, terutama untuk Polisi Adatnya,” katanya.

Lebih lanjut, Elminus menyampaikan masyarakat pendatang yang baru tiba di Mimika akan ditanyakan akan berapa lama berada di Mimika, tinggal dimana, dan tinggal bersmaa siapa. Hal ini dilakukan agar keamanan di Mimika bisa lebih diawasi.

“Penerapan aturan seperti ini untuk daerah lain di Indonesia, sudah banyak yang melakukannya. Kami harapkan aturan yang sama juga dalam waktu dekat akan berlaku di Kabupaten Mimika,” ujarnya.

Selain itu untuk mengatasi masalah bahasa, personil di dalam Polisi Adat nantinya berasal dari semua golongan, sehingga pendatang baru dapat terlayani.


“Bandara dan Pomako kan menjadi pintu masuk pendatang baru, jadi kedua tempat itu harus ada Polisi Adat untuk mendata pendatang baru. Hal ini kita lakukan agar dapat memisahkan masalah yang ada,” katanya. (Tomy)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment