Lemasa Gelar Peradilan Adat Amungsa di Jayapura

Bagikan Bagikan




SAPA (TIMIKA) – Direktur Eksekutif Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (Lemasa), Odizeus Beanal, B.Sc mengatakan, Pengadilan Adat yang digelar di Jayapura, Jumat (8/9), sebagai upaya untuk membantu pemerintah dalam ini pihak penegak hukum dalam menangani persoalan yang tidak bisa diselesaikan melalui hukum positif.

Selain itu, Odizeus Beanal juga meminta kepada masyarakat yang berada di Mimika agar menghargai hak adat dari masyarakat Amungme dan Kamoro sebagai tuan rumah di Mimika.

“Sebagai tuan rumah di Mimika. Kami tidak melarang siapapun datang, tapi harus menghargai hak adat kami. Kalau ada masalah dengan masyarakat adat Amungme, maka bisa diselesaikan di pengadilan adat suku Amungme,” kata Odizeus kepada Salam Papua via telepon, Jumat (15/9).

Odizeus juga menjelaskan, untuk mengatur kehidupan masyarakat adat yang baik tanpa mengesampingkan hukum positif, perlu dibentuk sebuah peradilan yang menjadi regulasi daerah, agar dapat dilaksanakan oleh masyarakat adat.

Ia menambahkan, dalam pembentukan Peradilan Adat di Mimika, harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 20 tahun 2008, tentang Peradilan Adat di Papua. Dalam Perdasus tersebut, mengatur peradilan adat yang perlu di implementasikan dalam kehidupan bermasyarakat oleh lembaga adat dalam hal ini Lemasa.

“Untuk mengatur kehidupan masyarakat adat perlu ada hukum adat, dan sesuai dengan Perdasus yang di dalamnya ada peradilan Adat Papua,” jelasnya.

Sementara itu salah satu dosen Universitas Cenderawasih (Uncen), Andi Goo,S.Sos, mengatakan hukum adat dan hukum positif berlaku di tanah Papua. Ia menjelaskan, hukum adat telah ada sejak dahulu dan mau di hidupkan kembali dengan adanya peradilan adat. Pastinya dalam peradilan tersebut mempunyai hakim adat untuk memutuskan permasalahan baik yang berat maupun yang ringan.
“Kalau di pengadilan adat itu kami tahu siapa yang nanti jadi hakim,” katanya.

Ia menjelaskan, Lemasa yang menaungi 11 wilayah adat perlu melihat secara baik, pasalnya dalam bermasyarakat tidak hanya orang Amungme, melainkan berbagai suku yang ada di Mimika. Sehingga, perlu membuat regulasi untuk peradilan adat antara sesama masyarakat Amungme dan suku lain diluar Amungme. Poin-poinnya perlu dirumuskan secara baik terkait tingkatan peradilannya, baik peradilan adat wilayah adat maupun peradilan adat Amungme Lemasa.

“Harus kita rumuskan dengan baik, karena ada suku-suku lain yang tinggal di Timika. Jadi regulasinya antara masyarakat Amungme dan suku lain,” jelas Andi.

DR. Frans Reumi, SH selaku staf pengajar di Uncen menjelaskan, dasar pembetukkan peradilan adat yang terdapat pada Pasal 399 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 50 UU Otonomi Khusus (Otsus) Papua, walaupun  UU Otsus Papua hanya sebagai pelengkap. Namun, bagi dirinya peradilan adat dapat diatur dengan norma territorial, sebab peradilan adat adalah peradilan perdamaian, menjadi keadilan sosial kolektif, menjaga keseimbangan kosmos, komunikasi antar tokoh.


“Sebagai dasar ada pada UU Nomor 23 dan Otsus Papua, tapi yang intinya itu peradilan merupakan norma. Karena tujuannya untuk mendamaikan,” jelasnya Frans. (Ricky Lodar).
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment