Lemasa Minta Dilibatkan Soal Kesepakatan IUPK Freeport dan Pemerintah

Bagikan Bagikan




SAPA (TIMIKA) - Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (Lemasa) meminta untuk dilibatkan dalam pembahasan kesepakatan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), antara PT Freeport Indonesia (PTFI) dan Pemerintah Indonesia.

Sebagai pemilik hak ulayat, kata Ketua Lemasa, Nerius Katagame, SH, seharusnya pemerintah tidak mengambil keputusan tanpa melibatkan dua suku besar pemilik hak ulayat dan lima suku kekerabatan. Ia meminta, pemerintah Indonesia agar dalam kesepakatan itu bisa selalu melibatkan lembaga lembaga adat.

Menurutnya keterlibatan masyarakat adat sangatlah penting, karena operasional penambangan PTFI berada di wilayah Tembagapura yang merupakan wilayah adat suku Amungme. Bahkan, tidak hanya masyarakat adat suku Amungme, masyarakat adat suku Kamoro pun harus dilibatkan dalam kesepakatan itu, karena hak ulayat mereka merupakan bagian dari area operasional PTFI.

“Lembaga-lembaga adat ini harus dilibatkan, karena mereka yang punya tanah, pemilik hak ulayat,” katanya saat mengelar jumpa pers di Kantor Lemasa, Jalan Cenderawasih, Jumat (15/9).

Nerius menegaskan, jika lembaga adat tidak dilibatkan, maka lebih baik PTFI tidak melakukan eksploitasi di wilayah Tembagapura yang merupakan hak ulayat masyarakat Amungme. IA mengancam jika tidak dilibatkan maka masyarakat suku Amungme dan suku Kamoro beserta lima suku kekerabatan lainnya, akan melakukan langkah-langkah pelarangan operasional PTFI.

“Untuk membuat kesepakatan-kesepakatan, PTFI dan pemerintah harus melihat wilayahnya dimana. Apabila di Papua, maka libatkan orang Papua,” tegasnya.

Selama ini, kata Nerius, gunung-gunung yang sudah diratakan oleh PTFI akibat operasional penambangan yang dilakukan, harus diselesaikan oleh PTFI dan pemerintah pusat.

“Hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, kami telah menyampaikan hal ini kepada pemerintah pusat, jadi suara kami harus di dengar,” katanya.

Terkait mekanismenya seperti apa, Nerius mengatakan harus ada pertemuan segitiga antara PTFI, pemerintah Indonesia dan lembaga adat.


“Apabila hal ini tidak dilakukan, maka kesepakatan antara PTFI dan pemerintah Indonesia kami anggap tidak sah,” katanya. (Tomy)  
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment