Masyarakat Belum Siap Terima Voucher Pangan

Bagikan Bagikan




SAPA (ASMAT) - Pemerintah Pusat berencana merubah penyaluran beras untuk keluarga miskin (raskin) dengan kupon yang dapat digunakan untuk menebus sejumlah bahan pokok atau dikenal Voucher Pangan. Kebijakan tersebut akan diberlakukan di setiap daerah seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Asmat. Terkait dengan hal tersebut, pejabat pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Asmat menilai masyarakat Asmat belum siap menerima Program Voucher Pangan.

“Ada wacana perubahan penyaluran raskin dengan voucher pangan. Tapi dengan kondisi daerah yang sulit, saya pikir masyarakat belum siap menerima program itu,” kata Kabid Perdagangan Dinas Perindagkop UKM dan Tenaga Kerja Asmat, Marthinus Roempoembo, Sabtu (16/9).

Menurut Marthinus, jatah raskin triwulan tiga dan empat untuk Kabupaten Asmat belum disalurkan. Dari informasi yang peroleh, penyaluran secara manual untuk Agustus hingga Desember akan diubah dalam bentuk voucher pangan.

“Pak Bupati juga sampaikan begitu. Nanti bantuan diubah dalam bentuk kartu atau voucher belanja,” tuturnya.

Marthinus menjelaskan, pihaknya sudah menyarankan agar penyaluran raskin tetap dilakukan secara manual. Sebab kondisi geografis dan aksesibilitas infrastruktur di daerah tersebut tidak mendukung program dimaksud.

“Program ini tentu harus didukung dengan kesiapan infrastruktur, seperti teknologi dan telekomunikasi. Karena bentuknya voucher, seperti kartu kredit. Masyarakat tinggal gesek dan  memenuhi kebutuhan pokoknya. Tapi saya pikir kita belum siap,” ungkapnya.

Sekalipun infrastruktur telekomunikasi sudah disiapkan, katanya, pemerintah perlu melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat. Karena umumnya, mereka yang tinggal di daerah pelosok sangat awam teknologi.

“Kalau infstruktur telekomunikasi sudah baik dan jaringan mendukung, tentu harus disiapkan toko atau kios yang mensuplai agar bisa diakses. Tapi saya yakin masyarakat belum siap dengan program ini. Karena itu perlu disosialisasikan dan memberi pemahaman,” ujar dia.

Ia menambahkan, jika program itu dipaksakan tentu akan sulit dimanfaatkan masyarakat karena belum ada sosialisasi atau memberikan pemahaman kepada masyarakat.


“Kasihan, masyarakat terutama yang di pelosok-pelosok belum paham. Jadi saya rasa akan sulit. Butuh waktu yang lama. Sebaiknya tetap secara manual,” katanya. (Nuel)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment