Mimika Perketat Pendirian Denominasi Baru

Bagikan Bagikan




SAPA (TIMIKA) - jika sebuah denominasi telah mengalami perkembangan dan anggota jemaatnya berada jauh dari jangkauan klasis, diperbolehkan mendirikan tempat ibadah. Tapi harus dihindari adanya pembentukan nama baru. Hal ini untuk mengantisipasi supaya tidak bernuansa adanya pendirian denominasi baru. Hal tersebut dijelaskan oleh Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Mimika, Utler Adrianus,SE saat ditemui Salam Papua, di Bobaigo Keuskupan Timika, Rabu (27/9) lalu.

“Misalnya denomiasi A di Kota Timika yang telah dibentuk sejak belasan tahun lalu dan hingga 2017 telah berkembang sampai di wilayah pedalaman. Maka di pedalaman itu boleh didirikan satu tempat ibadah, tapi masih disebut Dedominasi A yang berpusat di Timika. Bukan malah membangun dan membentuk dedominasi baru lagi,” jelasnya.

Dia mengungkapkan, faktanya saat ini ada begitu banyak persekutuan doa didirikan yang jumlah anggotanya masih sangat minim tapi sudah mendirikan tempat ibadah. Hal tersebut jika tidak dipantau, bisa berpeluang terbentuknya denominasi baru.

“Memang kenyataannya sekarang, banyak sekali yang bangun tempat ibadah. Tapi anggotanya cuma sampai 5 atau 10 orang saja. Itu sebenarnya perlu dipertanyakan. Kami masih mengumpulkan data-data yang seperti ini,” ungkapnya.

Di samping itu, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Mimika, Ignatius Adii mengatakan, setiap agama harus berlandaskan dan teregistrasi secara hukum. Sehingga jika suatu agama tidak terdaftar di Pusat, Provinsi atau Kabupaten, agama tersebut merupakan aliran sesat.

Dia juga mengungkapkan, yang memiliki kewenangan untuk menentukan keabsahan pendirian sebuah denominasi baru adalah Kemenag Pusat atas rekomendasi FKUB. Di luar prosedur tersebut dinyatakan sebagai denominasi atau pun agama ilegal. Untuk itu, di Mimika harus selalu dilakukan pengawasan ketat supaya terhindar hal tersebut.


“Jumlah denominasi itu ada di Kemenag. Di Mimika ini memang butuh pengawasan ketat. Tapi kalau diawasi dan ditegur oleh Kemenag dan FKUB, tapi masih saja bermunculan, maka itu ilegal,” katanya. (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment