P2MA-PTP Minta 10 % Saham PTFI

Bagikan Bagikan




SAPA (TIMIKA) - Ketua Pusat Pengendali Masyarakat Adat Pegunungan Tengah Papua (P2MA-PTP) Kabupaten Mimika Agustinus Somau mengancam akan menduduki areal pertambangan PT Freeport  Indonesia (PTFI). Ancaman itu apabila masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat tidak mendapatkan bagian divestasi saham 51%  dari PTFI kepada Pemerintah Indonesia.

"Kami minta bagian 10 % untuk pemilik hak ulayat," kata Agustinus Somau saat ditemui wartawan di Kantor P2MA-PTP di depan Petrosea, Kamis (31/8).

Agus menjelaskan, 48 tahun Freeport mengeksplorasi hasil bumi di Mimika. Namun, Freeport tidak  memberi apapun  kepada masyarakat pemilik hak ulayat. Dengan demikian, dari divestasi saham 51% kepada Pemerintah Indonesia, 10 %  harus diberikan kepada masyarakat adat.

 "Sudah puluhan tahun hasil bumi kita diambil. Saatnya kami sebagai pemilik gunung tuntut ke pemerintah supaya masyarakat adat harus dapat 10 persen," tegas Agus.

Agus mengatakan, dengan ada divestasi saham 51 persen kepada Pemerintah Indonesia. Pemilik ulayat  berharap Pemerintah Indonesia tidak melupakan bagian dari masyarakat adat atau pemilik hak ulayat. Baik dua suku besar Amungne dan Kamoro maupun 5 suku kekerabatan lainnya sebagai ganti rugi kerusakan alam yang ditimbulkan akibat pertambangan PT Freeport.

''Kami harap 51 persen itu pemerintah tidak boleh melupakan apa yang menjadi bagian dari masyarakat adat," katanya.

Agus menegaskan, jika apa yang menjadi bagian masyarakat adat tidak di akomodir oleh Pemerintah Indonesia. Maka, pihaknya berjanji akan mengerahkan ribuan masyarakat untuk menduduki areal pertambangan PT Freeport dan menutupnya.

"Jika tidak diakomodir dengan baik apa  yang jadi bagian masyarakat adat, maka saya sebagai ketua, saya akan mengerahkan ribuan massa yang ada di sini untuk menutup PT Freeport Indonesia,'' tegas Agustinus.

Menurut Agustinus P2MA-PTP memberikan apresiasi kepada Presiden Joko Widodo. Karena Presiden berhasil membuat PTFI bertekuk lutut dan menyerahkan saham sebesar 51 persen untuk dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia.

''Presiden Jokowi berhasil membuat PT Freeport mau menyerahkan saham kepada pemerintah adalah hal yang sangat luar biasa dan kami masyarakat adat sangat mendukung langkah itu. Terima kasih banyak kepada Presiden Jokowi. Bapak Jokowi luar biasa,'' kata Agustinus.

Secara terpisah, salah satu tokoh perempuan Amungme Helena Beanal meminta kepada Pemerintah Indonesia agar memberikan saham kepada LPMAK sebesar 3%. Saham tersebut bertujuan untuk meningkatkan  bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang selama ini telah berjalan.

“Berkaitan dengan saham 51%, di sini ada pembagian Pemerintah Pusat, Pemerintah  Provinsi, Pemkab Mimika, Lemasa dan Lemasko minta 5%,” kata Helena kepada Salam Papua saat ditemui di ruang kerjanya di Kantor LPMAK, Kamis (31/8).

Helena menjelaskan, permintaan saham sebesar 5% dari Lemasa dan Lemasko itu terpisah dari permintaan LPMAK. Sehingga LPMAK tidak mencampuri urusan pengembangan SDM 7 suku dengan masalah pengembangan lainnya.


“LPMAK tidak bisa intervensi dua lembaga adat dan LPMAK tidak bisa intervensi ke Lemasa dan Lemasko. Jadi pembagian saham itu harus tersendiri,” ungkapnya. (Ricky Lodar/Red)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment