PAD Mimika di Ambang Defisit

Bagikan Bagikan




SAPA (TIMIKA) - Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mimika dalam tahun berjalan, dianggap sangat minim. Hal ini dikuatirkan tidak akan mencapai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018, yang mana di patok oleh eksekutif sebesar Rp2,9 Triliun. Sebab, PAD akan berpengaruh dengan situasi yang terjadi di area tambang PT Freeport Indonesia (PTFI).

Ketua Komisi B DPRD Mimika, Viktor Kabey, mengatakan PTFI tidak bisa dipaksakan untuk membayar royalti kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika apabila area perusahaan dalam keadaan tidak aman. Royalti PTFI kepada Pemda di rencanakan sebesar Rp1,1Triliun. Apabila perusahaan terganggu keamanannya yang berujung ikut terganggunya operasional dan produksi, maka pemasukan PAD Kabupaten Mimika turut berpengaruh.

“Freeport tidak bisa paksakan apabila keamanan di area perusahaan terganggu. Penjagaan objek vital itu ada prosedur tetap, agar selalu terjaga dan aman. Pemerintah harus dapat menegakkan hukum dan memberikan rasa aman ke perusahaan. Dengan begitu perusahaan akan berjalan dengan baik, maka PAD juga akan naik,” kata Viktor.

Apalagi ditambah dengan serapan daerah yang saat ini dianggap sangat rendah. Tentunya ini ikut berpengaruh kepada pemasukan PAD. Sehingga menurutnya, Mimika saat ini berada di ambang defisit anggaran. Sampai saat ini saja pembayaran royalti sudah memasuki termin ke 4, sebesar Rp400 Milyar dari yang direncanakan sebesar Rp1,1 Triliun. Dari angka tersebut dianggap masih sangat jauh.

“Dalam bulan Oktober yang akan datang sudah harus kelihatan, kalau tidak APBD defisit. Hal ini juga menandakan SKPD tidak bekerja keras,” ujarnya.

Apabila angka yang dipatok eksekutif terkait besaran APBD tahun 2018 tidak tercapai, Viktor mengatakan, maka jalan yang tempuh pemerintah adalah mengurangi belanja pegawai, memotong anggaran perjalanan dinas dan mengurangi honor pengawai.

“Belanja pengawai Pemerintah Daerah hampir mencapai 50 persen dari APBD yang ada. Bagi SKPD yang banyak yang keluar daerah, saya minta stop. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di luar daerah tidak penting, hal itu hanya membuang uang saja,” katanya.

Ia juga meminta kepada pemerintah, sampai bulan Oktober jika proyek yang telah di programkan belum berjalan, maka harus di hentikan. Karena menurutnya itu akan bermasalah nantinya. Seharusnya, Bupati membuat peraturan daerah terkait Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lalu melakukan rolling pejabat dan membahas OPD yang ada.

“Anggaran yang ada dengan OPD yang lama, harus dihentikan. Walaupun sudah di Perbupkan, hati- hati,” tegasnya. (Tomy)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment