Pandangan Fraksi di DPRD Terhadap 6 Raperda

Bagikan Bagikan




SAPA (TIMIKA) - Rapat Paripurna II DPRD Kabupaten Mimika, lima fraksi menyampaikan pandangannya masing-masing terhadap lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan satu Perda inisiatif DPRD, tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Mimika.

Rapat Paripurna II DPRD ini, digelar diruang sidang gedung DPRD Mimika, Jalan Cenderawasih, Rabu (26/9).  Pandangan dari fraksi Gerindra yang dibacakan Sony Kaparang, menyampaikan kelima Raperda yakni tentang RPJMD tahun 2014 sampai tahun 2019, pembangunannya harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Seharusnya Raperda ini sudah di Perdakan sejak tahun 2014, namun nyatanya sampai hari ini belum dilakukan. Selanjutnya tentang perseroan daerah, pendirian badan usaha milik daerah yang didirikan dengan Perda dipertanyakan. Dalam hal ini Pemerintah Daerah ditanya membangun apa saja selama ini.

“Pemda harus transparan dalam penempatan pejabat yang selekstif dan mempunyai kemampuan. Serius melakukan pengawasan terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme apabila hal ini (Raperda-Red) sudah di Perdakan,” kata Sony.

Selanjtnya pandangan dari fraksi Bulan Bintang yang disampaikan Gerson Harold Imbir, menyampaikan tentang lima Raperda non APBD, tentang pembangunan jangka menengah daerah kabupaten tahun 2014 sampai 2019. Selanjutnya fraksi Bulan Bintang mempertanyakan kepada daerah terkait kendala jalannya pembangunan.

“Kami juga meminta penjelasan terhadap Bupati terkait Perusda yang di bentuk pada tahun 2011.  Apakah sudah berbadan hukum. Kami meminta penjelasan tentang bidang apa saja yang menjadi objek dari perusahaan daerah PT Mimika Investama Sejahtera. Serta dasar apa yang digunakan oleh bupati dan wakil bupati sebagai pedoman dalam menyusun pembuatan RPJMD tahun 2014, 2015. Sehingga DPRD dapat mengetahui pencapain berdasarkan RPMJD tersebut,” kata Gerson.

Untuk pandangan fraksi Amanat Hati Rakyat, dibacakan Elieser Ohee. Elieser menyampaikan, fraksi Amanat Hati Rakyat meminta penjelasan bupati tentang masih adanya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang di restrukturisasi menjadi kewenangan propinsi. Agar itu dapat segera mungkin dipercepat statusnya dan dapat mengurangi pembiayaan operasional dan penghematan APBD. Dengan demikian, maka APBD dapat di fungsikan untuk keperluan yang sangat mendesak, seperti misalnya upaya pengentasan kemisikinan. Fraksi Amanat Hati Rakyat juga menyoroti persoalan tentang insentif guru, yang mana perlu diatur dalam aturan yang jelas dan akomodatif. Dan mempersoalkan penempatan pejabat yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan tugas, serta meminta agar eksekuitf dapat segera menyelesaikan masalah pertanahan di Mimika.

Sementara pandangan fraksi Kebangkitan Bangsa yang dibacakan oleh Muhammad Asri Anjang, menyampaikan pandangan terhadap Raperda tentang pendirian perusahaan Perseroan Daerah PT Mimika Investama Sejahtera. fraksi Kebangkitan Bangsa mempertanyakan belum jelas kapasitas dari perusahasan  dan bergerak di bidang apa. Serta pengelolan apa saja dalam penyertaan modal Pemerintah Daerah.

Selanjutnya pandangan fraksi Mimika Bersatu yang dibacakan Elizabeth Tenawe, menyampaikan, dari 18 distrik yang ada di Kabupaten Mimika, hanya tujuh distrik yang bertipe A, sedangkan lainnya tipe B. Fraksi Kebangkitan Bangsa juga mengusulkan agar dua distrik yang bertipe B yaitu distrik Mimika Barat dan Distrik Agimuga, didorong menjadi distrik dengan tipe A.

“Kami menilai kedua distrik ini merupakan distrik yang cukup tua, dan bakal menjadi ibukota kabupaten bila nantinya terjadi pemekaran,” kata Elizabeth.

Sidang Paripurna II DPRD ini dihadri oleh 29 anggota, beserta sejumlah pejabat SKPD di lingkungan Pemda Kabupaten Mimika. Masih seperti rapat peripurna sebelumbya, tidak dihadiri oleh Bupati Mimika dan Wakilnya. Hanya diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Mimika, Aulisius You. (Tomy)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment