Pekan Depan 6 Raperda di Paripurnakan

Bagikan Bagikan




SAPA (TIMIKA) - DPRD Kabupaten Mimika, Jumat (22/9), menggelar rapat pleno tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) non APBD tahun 2017. Rapat pleno ini digelar di ruang Kamoro, Hotel Grand Tembaga, Jalan Yos Sudarso, Timika.

Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapem Perda) Kabupaten Mimika, dalam hal ini dibacakan Ketua Bapem Perda, Karel Gwijangge, menyampaikan, sebelumnya DPRD telah membahas 5 raperda dan telah di plenokan pada tahun 2016. Namun, ke 5 raperda tersebut belum di paripurnakan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mimika.

Tahun 2017 ini, DPRD kembali mengajukan sebanyak 5 raperda dan 1 raperda inisiatif DPRD, tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD. Selain itu, DPRD tidak mengajukan kembali tentang pengukuhan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat Amungme di Distrik Hoya, Distrik Tembagapura dan Distrik Jila.

Raperda yang merupakan inisiatif DPRD, tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Mimika. Ini merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017, yang telah dicanangkan Presiden Republik Indonesia.

Setelah raperda ini di undangkan, akan dibuatkan perda dan tindak lanjut pelaksanaannya dibuat Bupati Mimika dalam 7 Peraturan Bupati (Perbub). Antara lain, standar satuan harga pakaian dinas, atribut pimpinan dan anggota DPRD, besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD, tunjangan transportasi, standar kebutuhan mininal rumah tangga pimpinan DPRD, besaran kompensasi tenaga ahli fraksi-fraksi, serta perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD. Ke 7 Perbup ini nantinya akan disiapkan oleh SKPD pengusul, dalam hal ini Sekretariat Dewan pada DPRD Kabupaten Mimika, yang akan di konsultasikan ke Bagian Pemerintahan.

“Khusus untuk besaran biaya perjalanan dinas bagi pimpinan dan anggota, akan ditetapkan dalam peraturan bupati secara tersendiri, tidak tergabung dengan SKPD lain. Dan akan ditambahkan salah satu item klausul yang menyebutkan tentang pembayaran kekurangan yang belum dibayarkan,” jelasnya.

Sementara Ketua Komisi B, Viktor Kabey, mengusulkan perencanaan otonomi khusus (Otsus). Ia mengatakan, perencanaan otsus yang dimaksud sudah di sepakati bersama dan harus di ajukan. Usulan ini, akhirnya disepakati oleh seluruh anggota DPRD.


Rapat pleno ini dipimpin Ketua DPRD Mimika, Elminus B. Mom, SE dan di hadiri seluruh anggota DPRD Kabupaten Mimika. Didalam rapat pleno ini, seluruh anggota DPRD menyetujui laporan raperda dan akan dibawa ke rapat paripurna pada Senin pekan depan. (Tomy)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment